Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Ahmad Muzani menilai perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur berjalan baik di jalur yang semestinya atau on the track.
“Perkembangannya IKN bagus. IKN perkembangannya on the track. Rencana akan menjadi pusat pemerintahan tahun 2028. Perkembangan secara fisik yang saya lihat on the track,” kata Muzani saat ditemui di Jakarta, Sabtu.
Muzani mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menganggarkan Rp48,8 triliun untuk percepatan pembangunan IKN.
Adapun, pembangunan gedung DPR, DPD, dan MPR sudah direncanakan dan ditargetkan selesai sebelum tahun 2028. Begitu pula dengan pembangunan gedung-gedung lembaga yudikatif, seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.
“Jadi, menurut saya on the track, bagus,” ucapnya.
Menurut Muzani, dengan perkembangan pembangunan tersebut, keraguan investor untuk berinvestasi di IKN dapat terbantahkan. Dia pun optimistis IKN diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Kalau menurut saya terbantahkan karena saya sudah lihat sendiri. Jalan bandara IKN akan selesai di akhir bulan Februari atau awal Maret. Kemudian, jalan tol katanya akhir tahun ini selesai, yang saya dengar saya langsung dari Pak Basuki (Kepala Otorita IKN)," katanya.
Ketua MPR itu menuturkan bahwa selain menjadi pusat pemerintahan dan kegiatan politik, IKN juga merupakan pusat peradaban yang menjadi tempat pengambilan keputusan-keputusan penting.
“Berkumpulnya orang dari nol, dengan suasana baru, kehidupan baru, ini yang menurut saya harus dipikirkan dan jumlahnya tidak kecil. Karena itu, ini yang perlu kita pikirkan supaya IKN bisa menjadi pusat perhatian baru, pusat pemerintahan, pusat politik, pusat peradaban,” ucapnya.
Terpisah, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Presiden Prabowo menargetkan IKN yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dapat ditetapkan menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.
Basuki menjelaskan, Presiden memberikan instruksi kepada OIKN dan Kementerian Pelajaran Umum untuk meninjau kembali desain pembangunan kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif di Kota Nusantara.
"Percepatan penting pembangunan Kota Nusantara 2025-2028, yakni sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor, hunian pejabat dan fasilitas pendukung lainnya," kata dia di Sepaku, Penajam Paser Utara, Sabtu.
