Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat mitigasi potensi terjadinya gempa, khususnya gempa Megathrust dan tsunami di wilayah itu.
"Melalui kolaborasi lintas sektor pemerintah daerah terus berupaya untuk memperkuat upaya mitigasi bencana, khususnya potensi gempa Megathrust dan tsunami di wilayah Lampung," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dalam keterangan di Bandarlampung, Rabu.
Ia mengatakan ancaman gempa Megathrust merupakan risiko nyata yang harus disikapi secara serius dan terencana, sebab bencana tidak dapat diprediksi sehingga kesiapsiagaan serta mitigasi menjadi kunci utama dalam melindungi masyarakat.
"Mitigasi bencana harus dibangun secara kolaboratif. Tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tetapi perlu sinergi antara akademisi, TNI dan Polri, dunia usaha, dan masyarakat," ucap dia.
Dia menjelaskan mitigasi bencana bukan hanya mengenai alat, tetapi membentuk ekosistem kesiapsiagaan yang melibatkan seluruh elemen. Ke depan, kata dia, Pemprov Lampung juga akan memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan para pemangku kepentingan untuk mematangkan skema kerja sama dan rencana implementasi pengembangan upaya mitigasi gempa Megathrust serta tsunami di lapangan.
Tanggapan tambahan dikatakan oleh Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Sjawal.
"Sangat perlu sekali melakukan peningkatan literasi kebencanaan, integrasi peringatan dini ke berbagai kanal informasi, termasuk rumah ibadah dan perangkat komunikasi masyarakat, serta pelaksanaan simulasi kebencanaan secara berkala di wilayah pesisir dan satuan pendidikan," ujar Rudy Sjawal.
Dia menjelaskan penting juga adanya keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan alat peringatan dini. Pendekatan berbasis komunitas tersebut dapat meningkatkan rasa memiliki sekaligus meningkatkan efektivitas mitigasi bencana di lapangan.
Sebelumnya diketahui Tim Unila Tsunami Early Warning System (U-TEWS) menyatakan perlu dilakukan pengembangan teknologi peringatan dini tsunami berbasis sensor laut dangkal, drone pemantau, serta sistem pemantauan terintegrasi yang dinilai lebih ekonomis dan sesuai karakteristik perairan Lampung.
Teknologi ini diklaim mampu menjadi alternatif dari sistem impor berbiaya tinggi, dengan tetap menjaga akurasi dan keandalan data.
Tujuan utama pengembangan U-TEWS berbasis Perangkat Ukur Murah Muka Air laut (PUMMA) tersebut bukan bersifat komersial, melainkan murni kemanusiaan. Sistem itu dirancang agar dapat dipasang di wilayah pesisir, pelabuhan, dan pulau-pulau strategis, serta terhubung dengan BMKG sebagai otoritas resmi peringatan dini.
Sistem itu bertujuan membangun kesiapsiagaan masyarakat, termasuk pemahaman zona rawan, jalur evakuasi, serta tindakan yang harus dilakukan sebelum dan sesudah bencana, sehingga mitigasi tidak berhenti pada alat tetapi melindungi keselamatan warga secara langsung.
