Jakarta (ANTARA) - Keinginan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menengahi perseteruan antara Amerika Serikat dan Iran dinilai berlandaskan rekam jejak Indonesia dalam memediasi sejumlah konflik di masa lalu, meski langkah tersebut akan berat tanpa perencanaan matang.
Pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah mengatakan niat tersebut sejalan dengan amanat UUD 1945 yang mendorong Indonesia berperan dalam menciptakan perdamaian dunia.
"Ide ini juga menunjukkan harapan Presiden Prabowo untuk membagikan pengalaman terbaik RI dalam menengahi konflik, sebagaimana telah dipraktikkan di masa lalu," kata Reza dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu (1/3).
Meski demikian, ia menilai upaya tersebut tidak mudah karena memerlukan persetujuan dari pihak-pihak yang bertikai, yakni Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.
Indonesia, kata Reza, memiliki pengalaman memediasi konflik internal di sejumlah negara Asia Tenggara, seperti di Thailand selatan dan Filipina selatan. Indonesia juga pernah mempertemukan Thailand dan Kamboja saat menjabat Ketua ASEAN pada 2011 di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, untuk mempertemukan Iran dengan AS dan Israel, Indonesia perlu terlebih dahulu meyakinkan semua pihak mengenai netralitas dan objektivitasnya sebagai mediator.
Menurut Reza, frekuensi pertemuan, konsultasi, dan perdagangan Indonesia dengan AS saat ini lebih tinggi dibandingkan interaksi Indonesia dengan Iran.
Selain itu, Iran belum tentu menghendaki kehadiran Israel dalam forum perundingan, sementara Indonesia juga tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel, katanya.
"Karena itu, Indonesia perlu memiliki peta jalan untuk setiap tahapan perundingan yang menggambarkan pemahaman mendalam atas krisis serta sasaran yang ingin dicapai," ujar akademisi tersebut.
Sebelumnya, merespons serangkaian serangan berskala besar Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, Indonesia menyerukan penghentian segera permusuhan serta menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dialog guna menciptakan kembali kondusivitas kawasan.
Melalui pernyataan resmi di platform X pada Sabtu, Kementerian Luar Negeri RI mengatakan bahwa Presiden Prabowo bersedia bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi jika disetujui pihak-pihak yang bertikai.
