"Kami tetap libatkan dukun beranak meskipun seluruh proses berpedoman pada ketentuan medis. Setiap penanganan ibu melahirkan dan ada dukun beranak di situ, kami ajak bersama-sama," kata Rini Hadayani, bidan desa yang ditemui di Pos Persalinan Desa (Polindes) Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Minggu.
Rini mengatakan pemerintah terus berupaya meyakinkan ibu yang hendak melahirkan agar setiap pesalinan ditangani bidan atau para medis hingga ahli medis, sehingga kegiatan penyuluhan melalui posyandu atau mendatangi kediaman ibu hamil, terus digalakkan.
Dalam membantu persalinan, dapat dilakukan di Polindes atau puskesmas dan rumah sakit, juga ditangani langsung di kediaman ibu yang hendak melahirkan, dan semuanya gratis karena telah ditanggung oleh pemerintah melalui program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan jaminan persalinan (jampersal).
Namun, keberadaan dukun beranak tidak serta-merta diabaikan, karena masih adanya anggapan masyarakat tertentu untuk tetap menggunakan jasa dukun beranak, apalagi bagi yang bermukim jauh dari fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas.
"Makanya, kami rangkul. Kalau bidan lebih dulu datang ke rumah ibu yang hendak melahirkan maka dukunnya dipanggil, demikian sebaliknya kalau dukun yang lebih dulu maka bidan harus dipanggil ke sana," ujar Rini yang didampingi sejumlah kader posyandu Kelurahan Sandubaya.
Menurut dia, sasaran penanganan ibu melahirkan selalu didata dan untuk 2012 diprediksi sebanyak 148 orang ibu hamil yang merupakan bagian dari sekitar 6.000 jiwa penduduk Kelurahan Sandubaya.
Dari jumlah itu, yang datang ke Polindes Sandubaya atau konsultasi dan pemeriksaan pada enam posyandu di kelurahan itu, sejak Januari hingga Oktober 2012 terdata sebanyak 117 orang. Sebanyak 105 ibu hamil diantaranya melahirkan normal tanpa masalah, dan lima ibu hamil dirujuk ke rumah sakit saat hendak melahirkan karena menemui kendala teknis kedaruratan.
"Sisanya tengah menunggu waktu persalinan, namun tetap terpantau oleh bidan dan dukun serta kader-kader posyandu. Memang ada ibu melahirkan yang dikategori dibawah umur 20 tahun, tetapi tidak banyak, dan Alhamdulilah proses melahirkannya lancar dan sejak tiga tahun terakhir ini angka kematian ibu melahirkan nol, hanya ada satu bayi yang meninggal karena gangguan medis yakni sesak napas," ujar Rini yang juga didampingi Yuliani, bidan yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur.
Data versi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, jumlah pos kesehatan desa di kabupaten itu mencapai 122 unit yang berbentuk kantor permanen, dan 25 unit yang menggunakan rumah sewaan milik penduduk. Jumlah desa/kelurahan mencapai 254 lokasi. Jumlah posyandu sebanyak 1.502 unit.
Sementara jumlah puskesmas mencapai 87 unit, dan rumah sakit sebanyak tiga unit yakni RSUD DR Soejono Selong, dan dua unit rumah sakit swasta.
Sebelumnya, Kepala Dinas Provinsi NTB H Moch Ismail mengatakan, pihaknya mengandalkan peran bidan desa dalam meningkatkan derajat kesehatan perempuan, dan pengembangan desa siaga.
"Bidan yang mengabdi di berbagai desa berperan penting dalam peningkatan derajat kesehatan perempuan sehingga banyak andalkan, selain petugas medis lainnya yang juga tentu diharapkan peran aktifnya," ujarnya.
Ia mengatakan, salah satu tugas penting bidan desa yakni membantu menyukseskan program unggulan daerah NTB yang dikenal dengan sebutan Akino (angka kematian ibu nol).
Program akino dimulai dari tahun 2009 dengan data angka kematian ibu melahirkan 320/100.000 kelahiran yang terdata di tahun 2008, sementara angka kematian bayi terdata sebanyak 72/10.000 kelahiran yang juga terdata di tahun 2008.
Diupayakan angka kematian ibu melahirkan dan bayi terus berkurang secara signifikan hingga mencapai 260/100.000 kelahiran untuk ibu melahirkan dan 42/10.000 kelahiran bayi di tahun 2013.
Dalam mewujudkan program Akino itu, Pemerintah Provinsi NTB menerapkan program persalinan bebas biaya secara berkelanjutan mulai tahun anggaran 2010.
Persalinan bebas biaya itu akan diterapkan di puskesmas dan jaringannya serta ruang Kelas III RSUD kabupaten/kota dan RSU Provinsi NTB.
Pembiayaan semua persalinan itu akan ditanggulangi dengan dana jaminan kesehatan masyarakat daerah dan untuk melaksanakan program pelayanan jaminan kesehatan itu, dibutuhkan anggaran sekitar Rp28,59 miliar lebih pada setiap tahun anggaran, yang dialokasikan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota.
Versi Dinas Kesehatan Provinsi NTB, jumlah bidan telah melebihi jumlah desa di wilayah NTB yakni sebanyak 1.487 orang, sementara jumlah desa sebanyak 1.105 desa/kelurahan. Hanya saja, penyebarannya yang belum baik sehingga masih saja ada desa yang tidak memiliki bidan, karena ada beberapa bidan yang menempati desa yang sama.
Apalagi, dari jumlah bidan yang ada, hanya 40 persen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), selebihnya atau 60 persen berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT). (ant)
: Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
