Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi PDI Perjuangan, Edwar Samsi mendukung pemerintah daerah setempat mengusulkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Kementerian Kesehatan.
Menurutnya pemberlakuan PSBB ini dapat memutus mata rantai penularan Virus Corona jenis baru atau COVID-19 yang angkanya melonjak sejak beberapa hari terakhir, apalagi kondisi masyarakat Bengkulu yang dinilai kurang disiplin menjalani protokol kesehatan.
"Tapi masalahnya sekarang memang masyarakat belum disiplin. Silakan saja, apalagi penerapan PSBB itu bisa dihentikan dan diperpanjang sesuai kondisi daerah," kata Edwar di Bengkulu, Selasa.
Dengan lonjakan angka orang yang positif dari sebelumnya hanya 14 dan kini melonjak menjadi 37 kasus, Edwar meminta seluruh kepala daerah baik gubernur, bupati dan wali kota fokus menekan angka penyebaran kasus.
Kepala daerah diminta untuk berhenti mengikuti kegiatan bagi-bagi sembako dan biarkan penyaluran itu dilakukan dinas atau instansi terkait.
Dukungan penerapan PSBB juga datang dari anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi Partai Gerindra, Jonaidi.
Ia mengaku optimistis pemerintah daerah setempat bisa menyiapkan persyaratan usulan PSBB termasuk juga persiapan anggaran.
"Jadi yang kita khawatirkan itu ketika PSBB diterapkan, dan anggaran yang disiapkan dengan total yang besar, pemda malah tidak bisa merealisasinya. Ketika ini sampai terjadi, tentu saja masyarakat yang menjadi korban," demikian Jonaidi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020
Menurutnya pemberlakuan PSBB ini dapat memutus mata rantai penularan Virus Corona jenis baru atau COVID-19 yang angkanya melonjak sejak beberapa hari terakhir, apalagi kondisi masyarakat Bengkulu yang dinilai kurang disiplin menjalani protokol kesehatan.
"Tapi masalahnya sekarang memang masyarakat belum disiplin. Silakan saja, apalagi penerapan PSBB itu bisa dihentikan dan diperpanjang sesuai kondisi daerah," kata Edwar di Bengkulu, Selasa.
Dengan lonjakan angka orang yang positif dari sebelumnya hanya 14 dan kini melonjak menjadi 37 kasus, Edwar meminta seluruh kepala daerah baik gubernur, bupati dan wali kota fokus menekan angka penyebaran kasus.
Kepala daerah diminta untuk berhenti mengikuti kegiatan bagi-bagi sembako dan biarkan penyaluran itu dilakukan dinas atau instansi terkait.
Dukungan penerapan PSBB juga datang dari anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi Partai Gerindra, Jonaidi.
Ia mengaku optimistis pemerintah daerah setempat bisa menyiapkan persyaratan usulan PSBB termasuk juga persiapan anggaran.
"Jadi yang kita khawatirkan itu ketika PSBB diterapkan, dan anggaran yang disiapkan dengan total yang besar, pemda malah tidak bisa merealisasinya. Ketika ini sampai terjadi, tentu saja masyarakat yang menjadi korban," demikian Jonaidi.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020