Batam (Antara) - Wali Kota Batam Kepulauan Riau Ahmad Dahlan mensyukuri rencana pemerintah pusat menaikan gaji kepala daerah.
"Kalau naik gaji, Alhamdulillah," kata Wali Kota di Batam, Kamis.
Ia mengatakan sudah mendengar rencana kenaikan gaji kepala daerah saat rapat koordinasi yang dihadiri kepala daerah seluruh Indonesia dan beberapa menteri beberapa waktu lalu. Namun belum memastikan kabar itu.
"Itu urusan pemerintah pusat," kata politisi Partai Demokrat.
Di Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setuju untuk menaikkan gaji para gubernur,bupati, walikota karena hampir delapan tahun gaji para kepala daerah tersebut tidak mangalami kenaikan. Sementara gaji para pegawai negeri sipil dan pejabat pemerintahan telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam delapan tahun ini.
"Oleh karena itu menjadi tidak adil, kalau gaji bupati, walikota, gubernur tidak naik-naik setelah delapan tahun ini," kata Kepala Negara.
Presiden menilai, para kepala daerah pantas menerima kenaikan gaji setelah setelah para PNS golongan rendah dan bawahannya telah meningkat kesejahteraannya.
"Yang tidak adil kalau pemimpin naik gaji duluan, yang bawah - bawah tidak dipikirin, bukan hanya tidak adil, salah besar. Tetapi setelah semua dipikirin maka tidak keliru kalau bupati, walikota dan gubernur mulai dipikirkan karena sudah memenuhi kewajiban dan tugas moralnya," katanya.
Presiden menambahkan, dirinya telah menugaskan Wakil Presiden Boediono mengkoordinasikan hal itu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo dengan para menteri terkait, termasuk Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
"Bikin dengan tepat, sandingkan dengan yang lain-lain dan kemudian karena itu dalam jangkauan APBN kita maka segeralah itu diimplementasikan, dan Mendagri ada disini, saya kira apa yang telah disiapkan dnegan baik, menurut sya sudah saatnya dimplementasikan, ini untuk keadilan," kata Presiden.
Sebelumnya, Ketua Apkasi Isran Noor menyampaikan permintaan agar pemerintah pusat meningkatkan gaji para bupati setelah bertahun-tahun tidak ada kenaikan. Sementara kewajiban, tanggung jawab dan risiko yang dipikul oleh kepala daerah kini semakin besar di daerah. Disisi lain para bupati tersebut menerima pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan DPRD. (Antara)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Kalau naik gaji, Alhamdulillah," kata Wali Kota di Batam, Kamis.
Ia mengatakan sudah mendengar rencana kenaikan gaji kepala daerah saat rapat koordinasi yang dihadiri kepala daerah seluruh Indonesia dan beberapa menteri beberapa waktu lalu. Namun belum memastikan kabar itu.
"Itu urusan pemerintah pusat," kata politisi Partai Demokrat.
Di Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setuju untuk menaikkan gaji para gubernur,bupati, walikota karena hampir delapan tahun gaji para kepala daerah tersebut tidak mangalami kenaikan. Sementara gaji para pegawai negeri sipil dan pejabat pemerintahan telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam delapan tahun ini.
"Oleh karena itu menjadi tidak adil, kalau gaji bupati, walikota, gubernur tidak naik-naik setelah delapan tahun ini," kata Kepala Negara.
Presiden menilai, para kepala daerah pantas menerima kenaikan gaji setelah setelah para PNS golongan rendah dan bawahannya telah meningkat kesejahteraannya.
"Yang tidak adil kalau pemimpin naik gaji duluan, yang bawah - bawah tidak dipikirin, bukan hanya tidak adil, salah besar. Tetapi setelah semua dipikirin maka tidak keliru kalau bupati, walikota dan gubernur mulai dipikirkan karena sudah memenuhi kewajiban dan tugas moralnya," katanya.
Presiden menambahkan, dirinya telah menugaskan Wakil Presiden Boediono mengkoordinasikan hal itu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo dengan para menteri terkait, termasuk Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
"Bikin dengan tepat, sandingkan dengan yang lain-lain dan kemudian karena itu dalam jangkauan APBN kita maka segeralah itu diimplementasikan, dan Mendagri ada disini, saya kira apa yang telah disiapkan dnegan baik, menurut sya sudah saatnya dimplementasikan, ini untuk keadilan," kata Presiden.
Sebelumnya, Ketua Apkasi Isran Noor menyampaikan permintaan agar pemerintah pusat meningkatkan gaji para bupati setelah bertahun-tahun tidak ada kenaikan. Sementara kewajiban, tanggung jawab dan risiko yang dipikul oleh kepala daerah kini semakin besar di daerah. Disisi lain para bupati tersebut menerima pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan DPRD. (Antara)
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013