Ribuan mahasiswa Universitas Bengkulu yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Unib mengadakan aksi media untuk mengirimkan pesan terhadap rektor dan wakil rektor agar mengeluarkan kebijakan pemotongan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
"Kami menggelar seruan aksi media 1000 SMS/WA kepada pihak birokrasi kampus seperti rektor dan wakil-wakil rektor Unib," kata Koordinator Aliansi Mahasiswa Unib Fauzan Hanif di Bengkulu, Selasa.
Tujuan aksi tersebut agar birokrasi kampus dapat mengeluarkan kebijakan pemotongan UKT untuk seluruh mahasiswa.
Fauzan mengatakan seluruh mahasiswa Unib terdampak secara langsung dan tidak langsung dari adanya penyebaran COVID-19.
Disisi lain, Wakil Rektor Bidang Akademik Lizar Alfansi mengatakan bahwa yang berhak mendapatkan penyesuaian penurunan UKT hanya mahasiswa yang benar-benar terdampak COVID-19.
"Kalau semua mahasiswa minta dipotong UKT maka tidak fair, seperti pegawai negeri minta diringankan tidak fair sebab mereka masih digaji oleh pemerintah dan tidak ada pemotongan," ujarnya.
Lanjut Lizar, pemerintah pusat hanya menanggung pembiayaan Unib hanya 70 persen dan 30 persen berasal dari pembayaran UKT dari mahasiswa yang akan digunakan untuk operasional Unib seperti untuk membayar PBN, proses pelajar mengajar termasuk regulasi dosen dan pegawai di kampus.
Selain itu, untuk mengusulkan penurunan UKT harus seizin Badan Layanan Umum (BLU) dan harus minta izin ke pusat untuk mengubah tarif UKT serta pihaknya tidak bisa mengubah tarif pembayaran UKT sebab telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
"Saya bisa jelaskan kepada mahasiswa jika bertemu, jika dengan cara mengirimkan pesan hingga 1000 ya saya tidak bisa jelaskan satu persatu," kata Lizar.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020
"Kami menggelar seruan aksi media 1000 SMS/WA kepada pihak birokrasi kampus seperti rektor dan wakil-wakil rektor Unib," kata Koordinator Aliansi Mahasiswa Unib Fauzan Hanif di Bengkulu, Selasa.
Tujuan aksi tersebut agar birokrasi kampus dapat mengeluarkan kebijakan pemotongan UKT untuk seluruh mahasiswa.
Fauzan mengatakan seluruh mahasiswa Unib terdampak secara langsung dan tidak langsung dari adanya penyebaran COVID-19.
Disisi lain, Wakil Rektor Bidang Akademik Lizar Alfansi mengatakan bahwa yang berhak mendapatkan penyesuaian penurunan UKT hanya mahasiswa yang benar-benar terdampak COVID-19.
"Kalau semua mahasiswa minta dipotong UKT maka tidak fair, seperti pegawai negeri minta diringankan tidak fair sebab mereka masih digaji oleh pemerintah dan tidak ada pemotongan," ujarnya.
Lanjut Lizar, pemerintah pusat hanya menanggung pembiayaan Unib hanya 70 persen dan 30 persen berasal dari pembayaran UKT dari mahasiswa yang akan digunakan untuk operasional Unib seperti untuk membayar PBN, proses pelajar mengajar termasuk regulasi dosen dan pegawai di kampus.
Selain itu, untuk mengusulkan penurunan UKT harus seizin Badan Layanan Umum (BLU) dan harus minta izin ke pusat untuk mengubah tarif UKT serta pihaknya tidak bisa mengubah tarif pembayaran UKT sebab telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
"Saya bisa jelaskan kepada mahasiswa jika bertemu, jika dengan cara mengirimkan pesan hingga 1000 ya saya tidak bisa jelaskan satu persatu," kata Lizar.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020