Sebanyak 10 orang PNS Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Provinsi Bengkulu belum jelas penempatan kerjanya setelah Presiden Joko Widodo membubarkan Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu Mulyani menyebut sebelumnya ada 12 PNS yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan SPAM di Provinsi Bengkulu, namun dua orang di antaranya telah dipindahkan ke Kementerian PUPR.
"Untuk itu kami akan berkoordinasi terlebih dahulu terutama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bengkulu terkait 10 pegawai ini pasca dibubarkannya BPP SPAM," kata dia di Bengkulu, Sabtu.
Menurut Mulyani, meskipun telah dibubarkan oleh Presiden kegiatan penyediaan air minum khususnya di Dinas PUPR Provinsi Bengkulu akan tetap dilanjutkan.
Kata dia, nantinya tugas dan fungsi SPAM akan dialihkan ke bidang lainnya di Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, namun untuk kepastian pengalihan itu akan dikoordinasikan terlebih dulu dengan Kementerian PUPR.
"Kalau di provinsi kita ini namanya SPAM Kobema yaitu Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, dan Seluma, tetapi yang jelas dengan pembubaran itu bukan berarti kegiatan SPAM tidak ada lagi, akan tetap ada namun nantinya ditangani pada bidang apa, kita koordinasikan dulu dengan Kementerian PUPR," kata dia di Bengkulu, Sabtu.
Kendati demikian, menurutnya jika mengacu pada keputusan Kementerian PUPR RI, tugas BPP SPAM itu bakal dialihkan ke Direktorat Jendral (Ditjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Cipta Karya.
Selain itu, kata dia, SPAM Kobema Bengkulu tahun ini tidak memiliki kegiatan pembangunan fisik, hanya saja sejak tahun 2019 lalu mereka melakukan pembahasan dan survei jalur lahan untuk intake perairan di Kabupaten Bengkulu Tengah.
"Pembangunan bersifat fisik memang belum ada, tahun ini karena pandemi COVID-19, sama sekali tidak ada kegiatan SPAM di provinsi kita," demikian Mulyani.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu Mulyani menyebut sebelumnya ada 12 PNS yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan SPAM di Provinsi Bengkulu, namun dua orang di antaranya telah dipindahkan ke Kementerian PUPR.
"Untuk itu kami akan berkoordinasi terlebih dahulu terutama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bengkulu terkait 10 pegawai ini pasca dibubarkannya BPP SPAM," kata dia di Bengkulu, Sabtu.
Menurut Mulyani, meskipun telah dibubarkan oleh Presiden kegiatan penyediaan air minum khususnya di Dinas PUPR Provinsi Bengkulu akan tetap dilanjutkan.
Kata dia, nantinya tugas dan fungsi SPAM akan dialihkan ke bidang lainnya di Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, namun untuk kepastian pengalihan itu akan dikoordinasikan terlebih dulu dengan Kementerian PUPR.
"Kalau di provinsi kita ini namanya SPAM Kobema yaitu Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, dan Seluma, tetapi yang jelas dengan pembubaran itu bukan berarti kegiatan SPAM tidak ada lagi, akan tetap ada namun nantinya ditangani pada bidang apa, kita koordinasikan dulu dengan Kementerian PUPR," kata dia di Bengkulu, Sabtu.
Kendati demikian, menurutnya jika mengacu pada keputusan Kementerian PUPR RI, tugas BPP SPAM itu bakal dialihkan ke Direktorat Jendral (Ditjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Cipta Karya.
Selain itu, kata dia, SPAM Kobema Bengkulu tahun ini tidak memiliki kegiatan pembangunan fisik, hanya saja sejak tahun 2019 lalu mereka melakukan pembahasan dan survei jalur lahan untuk intake perairan di Kabupaten Bengkulu Tengah.
"Pembangunan bersifat fisik memang belum ada, tahun ini karena pandemi COVID-19, sama sekali tidak ada kegiatan SPAM di provinsi kita," demikian Mulyani.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020