Bengkulu (ANTARA Bengkulu) - Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Widati mengimbau, kepengurusan Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Indonesia Daerah Bengkulu dapat mengaplikasikan kegiatan nyata dalam pelaksanaanm dan revitalisasi program KKB.
Hal itu disampaikannya mencermati dari beberapa permasalahan kependudukan di daerah itu yang masih memerlukan kegiatan nyata di lapangan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas program tersebut.
Ia mengatakan, kegiatan nyata yang perlu diaplikasikan oleh tenaga penyuluh di lapangan yakni revitalisasi program KKB dengan menyerasikan kegiatan KKB dengan program lain yang ada di dinas pemerintahan dan masyarakat.
Selain itu terdapat beberapa langkah kegiatan yang masih diperlukan peran tenaga penyuluh dalam mendukung pelaksanaan dan keberhasilan program pengendalian kependudukan."Penyuluh agar dapat menggerakkan kader-kader lapangan terutama institusi masyarakat pedesaan (IMP) PPKBD dan SubPPKBD, menggerakkan PUS dan calon PUS agar dapat meningkatkan pesertaan KB mencapai 70 persen," kata Widati dalam sambutannya pada Musyawarah Daerah Pengurus Ikatan Penyuluh KB Indonesia Daerah Bengkulu pada Senin,25/3.
Melalui aplikasi nyata IPeKB agar dapat memperoleh gambaran tentang kondisi kesertaan KB dan PUS yang ada. Pelaporan data kesertaan KB dari tenaga lapangan yang akurat maka mendapati data keluarga yang valid, ujarnya.
Ia menambahkan, Musda IPeKB Indonesia Daerah Bengkulu periode 2013-2016 agar meningkatkan prestasi dan kinerja dalam menggerakkan program pembangunan kependudukan, penyuluh sebagai garda terdepan dalam pembangunan kependudukan dan KB sehingga untuk mencapai sasaran terwujudnya pembangunan berkelanjutan supaya mampu menjalankan beberapa strategi langkah PLKB.
Dengan langkah tersebut dapat mencapai angka kelahiran 2,2 rata-rata anak lahir oleh wanita subur berkeluarga.
menurut dia, perlunya peran PLKB dan PKB dalam pelaksanaan program KKB untuk mencapai pembangunan kependudukan pada sektor kesehatan, pendidikan dan peningkatan pendapatan keluarga, ujarnya.
Permasalahan kependudukan yang masih tinggi pada sektor kesehatan dengan tingginya angka kelahiran ibu dan bayi. Kematian ibu baik dalam masa hamil dan nipas di daerah ini masih memerlukan peran aktif dalam memberikan pemahaman tentang kesehatan melalui penggerakkan program KB. Berdasarkan hasil SP 2010 angka kematian ibu dan bayi masih pada posisi 220/100.000 kelahiran hidup.
Kejadian itu tertinggi pada kelompok umur 20-35 tahun yang mencapai angka 57,1 persen. Sedangkan angka kematian bayi di daerah itupun masih menjadi masalah dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan yang berdasarkan UU No.52 tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan keluarga. Berdasarkan hasil survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 angka kematian bayi (IMR) di daerah ini masih mencapai angka 29/1.000 kelahiran hidup, dan hal itu tertinggi pada kelompok umur 20-24 dan 35-49 tahun.
Memperhatikan kondisi kependudukan pada sektor tersebut agar tenaga penyuluh KB dapat menekan peristiwa tersebut sehingga pembangunan kependudukan dicapai pada 2015, pungkas Widati.(rs)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
Hal itu disampaikannya mencermati dari beberapa permasalahan kependudukan di daerah itu yang masih memerlukan kegiatan nyata di lapangan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas program tersebut.
Ia mengatakan, kegiatan nyata yang perlu diaplikasikan oleh tenaga penyuluh di lapangan yakni revitalisasi program KKB dengan menyerasikan kegiatan KKB dengan program lain yang ada di dinas pemerintahan dan masyarakat.
Selain itu terdapat beberapa langkah kegiatan yang masih diperlukan peran tenaga penyuluh dalam mendukung pelaksanaan dan keberhasilan program pengendalian kependudukan."Penyuluh agar dapat menggerakkan kader-kader lapangan terutama institusi masyarakat pedesaan (IMP) PPKBD dan SubPPKBD, menggerakkan PUS dan calon PUS agar dapat meningkatkan pesertaan KB mencapai 70 persen," kata Widati dalam sambutannya pada Musyawarah Daerah Pengurus Ikatan Penyuluh KB Indonesia Daerah Bengkulu pada Senin,25/3.
Melalui aplikasi nyata IPeKB agar dapat memperoleh gambaran tentang kondisi kesertaan KB dan PUS yang ada. Pelaporan data kesertaan KB dari tenaga lapangan yang akurat maka mendapati data keluarga yang valid, ujarnya.
Ia menambahkan, Musda IPeKB Indonesia Daerah Bengkulu periode 2013-2016 agar meningkatkan prestasi dan kinerja dalam menggerakkan program pembangunan kependudukan, penyuluh sebagai garda terdepan dalam pembangunan kependudukan dan KB sehingga untuk mencapai sasaran terwujudnya pembangunan berkelanjutan supaya mampu menjalankan beberapa strategi langkah PLKB.
Dengan langkah tersebut dapat mencapai angka kelahiran 2,2 rata-rata anak lahir oleh wanita subur berkeluarga.
menurut dia, perlunya peran PLKB dan PKB dalam pelaksanaan program KKB untuk mencapai pembangunan kependudukan pada sektor kesehatan, pendidikan dan peningkatan pendapatan keluarga, ujarnya.
Permasalahan kependudukan yang masih tinggi pada sektor kesehatan dengan tingginya angka kelahiran ibu dan bayi. Kematian ibu baik dalam masa hamil dan nipas di daerah ini masih memerlukan peran aktif dalam memberikan pemahaman tentang kesehatan melalui penggerakkan program KB. Berdasarkan hasil SP 2010 angka kematian ibu dan bayi masih pada posisi 220/100.000 kelahiran hidup.
Kejadian itu tertinggi pada kelompok umur 20-35 tahun yang mencapai angka 57,1 persen. Sedangkan angka kematian bayi di daerah itupun masih menjadi masalah dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan yang berdasarkan UU No.52 tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan keluarga. Berdasarkan hasil survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 angka kematian bayi (IMR) di daerah ini masih mencapai angka 29/1.000 kelahiran hidup, dan hal itu tertinggi pada kelompok umur 20-24 dan 35-49 tahun.
Memperhatikan kondisi kependudukan pada sektor tersebut agar tenaga penyuluh KB dapat menekan peristiwa tersebut sehingga pembangunan kependudukan dicapai pada 2015, pungkas Widati.(rs)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013