Widati : SKPD KB segera laporkan penggunakan DAK

Bengkulu (ANTARA Bengkulu) - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Keluarga Berencana (KB) kabupten dan kota di Provinsi Bengkulu diminta segera melaporkan penggunaan  Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012.
 
"Saya minta kepada seluruh  SKPD KB kabupaten dan kota di Bengkulu segera menyelesaikan pelaporan penggunaan DAK 2012 agar tidak mengalami keterlambatan," kata Kepala Kantor Perwakilan BKKBn Provinsi Bengkulu, Widati, di Bengkulu, Kamis.  

Ia mengatakan, jika pelaporan penggunaan dana DAK mengalami keterlambatan akan mempengaruhi  proses pengajuan dana tersebut untuk anggaran 2012.

Laporan penggunaan DAK itu, katanya amat penting, jika hal itu tidak dilaksanakan sesuai jadwal maka sulit bagi pemerintah untuk mengetahui pelaksanaan DAK di daerah, termasuk di Bengkulu.

Widati menegaskan, jika pelaporan penggunaan DAK di setiap kabupaten dan kota di Bengkulu berjalan lancar, maka  ke depan tidak mendapat hambatan. Namun, jika terlambat akan diberikan sanksi dan dicoret dalam daftar pengajuan DAK pada tahun berikutnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Sub Bidang Perencanaan Wisneldi. Ia mengatakan,  menyampaikan pelaporan penggunaan DAK oleh SKPD KB kabupaten dan kota telah mencapai 50 persen, dan hal itu diyakini hingga triwulan akhir dapat diselesaikan 100 persen oleh setiap SKPD.

“Pelaporan penggunaan DAK 2012 di Provinsi Bengkulu yang sudah diterima berasal dari lima kabupaten dan kota, yakin Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Rejang Lebong dan Kota Bengkulu.

Sedangkan daerah lainnya seperti Kabupaten Bengkulu Selatan, Kaur, Lebong, Kepahiang dan Seluma belum melengkapi pelaporan tersebut. Penyaluran bantuan operasional DAK di Provinsi Bengkulu pada tahun ini mencapai Rp8,4 miliar. Dana tersebut disalurkan langsung melalui rekening daerah masing-masing untuk dipergunakan dalam penggerakkan program KKB.

Ia menambahkan, keterlambatan pelaporan oleh SKPD itu disebabkan terjadinya kesalahan teknis pelaporan. kKarena beberapa daerah yang melaporkan kepada Bappeda setempat, sementara itu mekanisme pelaporan harus melalui BKKBN Pusat.(rs/rga)