Bengkulu alami kesulitan capai MDGs

Bengkulu (ANTARA Bengkulu) - Pemerintah Provinsi Bengkulu masih kesulita dalam mencapai target pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) 2015.

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Widati, dalam sambutan pada Rakerda KKB di Bengkulu baru ini menyampaikan, dalam mencapai target pembangunan milenium di daerah ini masih sulit menurunkan angka kematian bayi dan ibu, target ke 4 dan 5 MGDs, katanya.

"Hasil SP 2010 IMR sebesar 28 per 1.000 kelahiran hidup, dan tujuan 5 yaitu menurunkan kematian ibu dari sumber sama mmr provinsi bengkulu masih 220 per 100.000 kelahiran hidup," ujar Widati.

MDGs paradigma pembangunan global, dideklarasikan Konperensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Dasar hukum dikeluarkannya deklarasi MDGs adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 55/2 Tangga 18 September 2000, (A/Ris/55/2 United Nations Millennium Development Goals).

Semua negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitment untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan Nasional dalam upaya menangani  penyelesaian terkait dengan  isu-isu yang  sangat  mendasar   tentang pemenuhan  hak  asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan.

Deklarasi ini merupakan kesepakatan anggota PBB mengenai sebuah paket arah pembangunan global yang dirumuskan dalam beberapa tujuan menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan, mencapai Pendidikan Dasar untuk semua, mendorong Kesetaraan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan, menurunkan Angka Kematian Anak, meningkatkan Kesehatan Ibu, memerangi HIV/AIDs, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya, memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup, dan membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan.

Menurut dia, salah satunya disebabkan masih tinggi kelahiran dan kematian bayi pada kelompok ibu beresiko tinggi, juga lemahnya KIE dilini lapangan disebabkan tenaga PLKB dan institusi masyarakat perdesaan (IMP) dana kurang mencukupi pada setiap kabupaten/kota.  

Permasalahan lain kondisi penduduk provinsi bengkulu hasil sensus penduduk tahun 2010 melebihi proyeksi serta laju pertumbuhan penduduk 1,67 diatas rata-rata nasional.

Pada 2013 merupakan tahun strategis dalam meletakkan dasar-dasar kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan dan kb untuk merumuskan kebijakan dan strategi dalam mencapai sasaran rencana strategis 2010 – 2014 serta sasaran mdgs 2015, perwakilan  bkkbn provinsi Bengkulu bersama dengan 150 mitra kerja se provinsi dan kabupaten/kota dengan gelar Rakerda.

Rapat kerja daerah pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dengan tujuan memperkuat komitmen kebijakan dan strategi untuk memenuhi rencana kerja pemerintah tahun 2013 pada program kependudukan dan keluarga berencana dalam rangka pencapaian mdgs 2015 baik nasional maupun tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pemerintah dalam pengendalian kelahiran dan memantapkan revitalisasi program KB dan penyerasian pengendalian kelahiran, maka ada beberapa strategi pelaksanaan program kependudukan dan KB tahun 2013. (rs)