Serapan anggaran penanganan COVID-19 di Bengkulu masih rendah dengan realisasi saat ini baru mencapai 27 persen dari total anggaran senilai Rp556,999 miliar di 9 kabupaten 1 kota.
"Lambatnya serapan ini justru menimbulkan pertanyaan baru. Atas serapan tersebut, harusnya pemerintah daerah bisa memetakan masalah dan segera menggunakan sisa anggaran tak terduga yang sudah dialokasikan" kata Iskandar Novianto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Minggu.
Iskandar menggarisbawahi bahwa pemanfaatan anggaran dari pemerintahan kabupaten kota serta provinsi terindikasi berhasil apabila daerah memiliki peta anggaran pemanfaatannya.
"Jika memang anggaran COVID-19 semuanya sudah terpenuhi, harusnya pemda bisa memanfaatkan peluangnya kepada fokus pemulihan ekonomi nasional (PEN)," kata Iskandar.
Ia menyarankan agar sisa anggaran yang ada segera difokuskan pada pemulihan ekonomi dengan pemberian stimulus kepada sektor bisnis kecil menengah.
"Seperti pelatihan-pelatihan kerja, pemberian modal usaha, dan kegiatan stimulus lainnya," katanya.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan segera mengevaluasi serapan anggaran penanganan COVID-19 sebagai bentuk pemulihan ekonomi dengan memfasilitasi para pelaku usaha untuk memperoleh insentif modal.
"Sampai saat ini sudah 13 ribu pelaku UMKM mendaftarkan usahanya agar kemudian diverifikasi pusat untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha. Sementara sisa anggaran penanganan COVID-19 tetap kita fokuskan kepada alokasi penyediaan alat kesehatan, jaminan sosial dan pemulihan ekonomi," kata Rohidin.
Kondisi ekonomi Bengkulu saat ini tengah mendapat tekanan yang cukup tinggi. Pertumbuhan ke arah negatif 0,48 persen dengan serapan anggaran PEN baru 24 persen justru tidak efisien dan berpihak pada aktivitas ekonomi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020
"Lambatnya serapan ini justru menimbulkan pertanyaan baru. Atas serapan tersebut, harusnya pemerintah daerah bisa memetakan masalah dan segera menggunakan sisa anggaran tak terduga yang sudah dialokasikan" kata Iskandar Novianto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Minggu.
Iskandar menggarisbawahi bahwa pemanfaatan anggaran dari pemerintahan kabupaten kota serta provinsi terindikasi berhasil apabila daerah memiliki peta anggaran pemanfaatannya.
"Jika memang anggaran COVID-19 semuanya sudah terpenuhi, harusnya pemda bisa memanfaatkan peluangnya kepada fokus pemulihan ekonomi nasional (PEN)," kata Iskandar.
Ia menyarankan agar sisa anggaran yang ada segera difokuskan pada pemulihan ekonomi dengan pemberian stimulus kepada sektor bisnis kecil menengah.
"Seperti pelatihan-pelatihan kerja, pemberian modal usaha, dan kegiatan stimulus lainnya," katanya.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan segera mengevaluasi serapan anggaran penanganan COVID-19 sebagai bentuk pemulihan ekonomi dengan memfasilitasi para pelaku usaha untuk memperoleh insentif modal.
"Sampai saat ini sudah 13 ribu pelaku UMKM mendaftarkan usahanya agar kemudian diverifikasi pusat untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha. Sementara sisa anggaran penanganan COVID-19 tetap kita fokuskan kepada alokasi penyediaan alat kesehatan, jaminan sosial dan pemulihan ekonomi," kata Rohidin.
Kondisi ekonomi Bengkulu saat ini tengah mendapat tekanan yang cukup tinggi. Pertumbuhan ke arah negatif 0,48 persen dengan serapan anggaran PEN baru 24 persen justru tidak efisien dan berpihak pada aktivitas ekonomi.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020