Mukomuko (Antara Bengkulu) - Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi
Bengkulu, membutuhkan kejelasan terkait program bantuan langsung
sementara masyarakat di daerah itu.
"Belum ada keputusan secara resmi menolak bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM," kata Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Syafkani, di Mukomuko, Rabu.
Pihaknya sampai sekarang masih mempertanyakan proses program BLSM termasuk peran pemerintah daerah dalam program tersebut.
Untuk itu, kata dia, pihaknya perlu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembagian BLSM tersebut.
Karena, lanjutnya, satu lembar surat pun terkait dengan program BLSM tersebut tidak pernah sampai kepada pemerintah setempat, informasi tentang BLSM hanya diketahui dari media massa.
Sebelumnya, kata dia, PT Pos setempat pernah datang untuk memberitahukan bahwa dana BLSM itu sudah ada dan siap untuk dibagikan kepada sebanyak 8.000 rumah tangga miskin (RTM) sasaran program tersebut.
Akan tetapi, pihaknya khawatir jika data RTM sasaran penerima BLSM di daerah tersebut tidak valid.
"Kalau data kita sebanyak 5.500 kepala keluarga miskin di daerah ini, dari data tersebut apakah semuanya dapat BLSM atau tidak, kalau tidak berapa sisanya lagi," ujarnya.
Selain itu, ia mempertanyakan, orang orang dalam data itu masih ada atau tidak di daerah itu,. Bisa jadi orang dalam data itu sudah meninggal dunia, tidak miskin lagi, pindah alamat, dan sudah jadi pegawai negeri sipil.
Terkait bupati setempat yang menolak BLSM, menurut dia, karena pemerintah setempat tidak ingin timbul masalah setelah bantuan dibagikan dari warga miskin yang tidak dapat.
"Kalau semua warga miskin dapat BLSM maka tidak jadi masalah namun pengalaman selama ini seperti jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) saja muncul permasalahan dari warga miskin yang tidak dapat kartu, sedangkan orang kaya dapat," ujarnya lagi.
Selain itu, kata dia, pihaknya belum bisa menerima program itu jika tidak melihat langsung sasarannya. (Antara)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Belum ada keputusan secara resmi menolak bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM," kata Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Syafkani, di Mukomuko, Rabu.
Pihaknya sampai sekarang masih mempertanyakan proses program BLSM termasuk peran pemerintah daerah dalam program tersebut.
Untuk itu, kata dia, pihaknya perlu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembagian BLSM tersebut.
Karena, lanjutnya, satu lembar surat pun terkait dengan program BLSM tersebut tidak pernah sampai kepada pemerintah setempat, informasi tentang BLSM hanya diketahui dari media massa.
Sebelumnya, kata dia, PT Pos setempat pernah datang untuk memberitahukan bahwa dana BLSM itu sudah ada dan siap untuk dibagikan kepada sebanyak 8.000 rumah tangga miskin (RTM) sasaran program tersebut.
Akan tetapi, pihaknya khawatir jika data RTM sasaran penerima BLSM di daerah tersebut tidak valid.
"Kalau data kita sebanyak 5.500 kepala keluarga miskin di daerah ini, dari data tersebut apakah semuanya dapat BLSM atau tidak, kalau tidak berapa sisanya lagi," ujarnya.
Selain itu, ia mempertanyakan, orang orang dalam data itu masih ada atau tidak di daerah itu,. Bisa jadi orang dalam data itu sudah meninggal dunia, tidak miskin lagi, pindah alamat, dan sudah jadi pegawai negeri sipil.
Terkait bupati setempat yang menolak BLSM, menurut dia, karena pemerintah setempat tidak ingin timbul masalah setelah bantuan dibagikan dari warga miskin yang tidak dapat.
"Kalau semua warga miskin dapat BLSM maka tidak jadi masalah namun pengalaman selama ini seperti jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) saja muncul permasalahan dari warga miskin yang tidak dapat kartu, sedangkan orang kaya dapat," ujarnya lagi.
Selain itu, kata dia, pihaknya belum bisa menerima program itu jika tidak melihat langsung sasarannya. (Antara)
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013