Bengkulu, (Antara Bengkulu) - Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bengkulu menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perda RPJMD) untuk dibahas menjadi Perda pada rapat paripurna ke 21 masa sidang ke dua, Rabu (26/6).
"Setelah mendengarkan jawaban Wali Kota Bengkulu terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bengkulu, maka raperda ini disetujui dibahas," kata Ketua DPRD Kota Bengkulu, Sawaluddin Simbolon memimpin Rapat.
Dia menjelaskan bahwa Pembahasan Raperda RPJMD akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 12 Juli 2013.
Raperda RPJMD setuju dibahas setelah Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan menyampaikan jawaban atas pemandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap RPJMD tahun 2013-2018.
"Setelah memperhatikan dan menyimak maka kami dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pemandangan umum dari fraksi-fraksi merupakan masukan yang sangat berharga bagi kami dalam melengkapi dan menyempurnakan Raperda RPJMD," kata Wali Kota.
Dia mengatakan bahwa Visi dan Misi Pemerintah Kota Bengkulu mensikronkan dan menyinergikan RPJMD Kota Bengkulu tahun 2013-2018 dengan RPJP Kota Bengkulu tahun 2007-2027 sesuai dengan measukan fraksi Partai Demokrat.
"RPJMD juga disinkronkan dengan RPJMN 2010-2014 dan RPJMD Provinsi Bengkulu 2010-2015, dan dalam implementasinya RPJMD yang disusun telah disikronkan dengan proritas nasional," katanya.
Terkait pemandangan umum Fraksi Kebersamaan dan Fraksi Partai Demokrat yang memberikan masukan agar pemerintah memberikan prioritas untuk pembangunan infrastruktur kota, Helmi menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya dalam pemerataan pembangunan.
"Terkait infrasruktur, pemerintah selalu berupaya meningkatkan alokasi anggaran pada SKPD terkait, dan pembangunan infrastruktur perkotaan terutama jalan dan drainase menjadi prioritas utama," kata dia.
Mengenai masukan legislatif tentang reformasi birokrasi yang harus diciptakan, dia mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya menciptakan kondisi pemerintahan terbaik.
Wali Kota Helmi Hasan memberikan jawaban setelah sehari sebelumnya digelar rapat paripurna pemandangan umum fraksi- fraksi terhadap Raperda RPJMD dan disetujui dengan beberapa catatan.
Fraksi Partai Demokrat memberikan masukan agar RPJMD nantinya harus berkesinambungan dan berkelanjutan serta mempu menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah.
"Fraksi Partai Demokrat mengharapkan program SAMISAKE harus jelas dan kegiatannya yang benar-benar bermanfaat begi peningkatan perekonomian masyarakat, serta mengharapkan pembangunan infrastruktur seperti jalan, bangunan, gedung perkantoran dan fasilitas umum lainnya," kata juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Sofyan Hardi.
Menurut dia Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa PAD dapat diperuntukkan sepenuhnya bagi pembangunan Kota Bengkulu karena PAD Kota Bengkulu tidak lagi dibebani utang.
Sedangkan Fraksi Solidaritas Kerakyatan menitikberatkan masukan pada Perusahaan Air Minum Daerah agar memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sebagai pelanggan.
"Kepada Wali Kota diminta untuk menginstruksikan kepada jajaran PDAM untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada pelanggan karena banyak keluhan dari pelanggan yang terjadi pada saat ini mengenai kondisi air yang didistribusikan ke rumah-rumah sangat keruh dan berbau tidak sedap namun biaya yang harus dibayarkan tetap tinggi," kata Juru Bicara Fraksi Solidaritas Kerakyatan, Ketman.
Sedangkan Fraksi Golkar memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Kota Bengkulu atas perombakan dan pembenahan aparatur pemerintahan.
"Semoga dengan penataan organisasi birokrasi yang efektif bisa tercipta peta kompetensi aparatur sesuai dengan 'job description' setiap jabatan perangkat daerah yang akhirnya pada kualitas pelayanan publik," kata juru bicara Fraksi Golkar, Affandi Wisnu.
Fraksi PAN memberikan masukan agar pemerintah memperhatikan masyarakat yang berada di pinggiran Kota Bengkulu yang belum mendapatkan aliran listrik dan segera ditindak lanjuti.
Sedangkan Fraksi PKS meminta penjelasan program SAMISAKE agar masyarakat tidak salah memahami bentuk program kepala daerah terpilih. (adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Setelah mendengarkan jawaban Wali Kota Bengkulu terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bengkulu, maka raperda ini disetujui dibahas," kata Ketua DPRD Kota Bengkulu, Sawaluddin Simbolon memimpin Rapat.
Dia menjelaskan bahwa Pembahasan Raperda RPJMD akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 12 Juli 2013.
Raperda RPJMD setuju dibahas setelah Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan menyampaikan jawaban atas pemandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap RPJMD tahun 2013-2018.
"Setelah memperhatikan dan menyimak maka kami dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pemandangan umum dari fraksi-fraksi merupakan masukan yang sangat berharga bagi kami dalam melengkapi dan menyempurnakan Raperda RPJMD," kata Wali Kota.
Dia mengatakan bahwa Visi dan Misi Pemerintah Kota Bengkulu mensikronkan dan menyinergikan RPJMD Kota Bengkulu tahun 2013-2018 dengan RPJP Kota Bengkulu tahun 2007-2027 sesuai dengan measukan fraksi Partai Demokrat.
"RPJMD juga disinkronkan dengan RPJMN 2010-2014 dan RPJMD Provinsi Bengkulu 2010-2015, dan dalam implementasinya RPJMD yang disusun telah disikronkan dengan proritas nasional," katanya.
Terkait pemandangan umum Fraksi Kebersamaan dan Fraksi Partai Demokrat yang memberikan masukan agar pemerintah memberikan prioritas untuk pembangunan infrastruktur kota, Helmi menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya dalam pemerataan pembangunan.
"Terkait infrasruktur, pemerintah selalu berupaya meningkatkan alokasi anggaran pada SKPD terkait, dan pembangunan infrastruktur perkotaan terutama jalan dan drainase menjadi prioritas utama," kata dia.
Mengenai masukan legislatif tentang reformasi birokrasi yang harus diciptakan, dia mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya menciptakan kondisi pemerintahan terbaik.
Wali Kota Helmi Hasan memberikan jawaban setelah sehari sebelumnya digelar rapat paripurna pemandangan umum fraksi- fraksi terhadap Raperda RPJMD dan disetujui dengan beberapa catatan.
Fraksi Partai Demokrat memberikan masukan agar RPJMD nantinya harus berkesinambungan dan berkelanjutan serta mempu menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah.
"Fraksi Partai Demokrat mengharapkan program SAMISAKE harus jelas dan kegiatannya yang benar-benar bermanfaat begi peningkatan perekonomian masyarakat, serta mengharapkan pembangunan infrastruktur seperti jalan, bangunan, gedung perkantoran dan fasilitas umum lainnya," kata juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Sofyan Hardi.
Menurut dia Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa PAD dapat diperuntukkan sepenuhnya bagi pembangunan Kota Bengkulu karena PAD Kota Bengkulu tidak lagi dibebani utang.
Sedangkan Fraksi Solidaritas Kerakyatan menitikberatkan masukan pada Perusahaan Air Minum Daerah agar memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sebagai pelanggan.
"Kepada Wali Kota diminta untuk menginstruksikan kepada jajaran PDAM untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada pelanggan karena banyak keluhan dari pelanggan yang terjadi pada saat ini mengenai kondisi air yang didistribusikan ke rumah-rumah sangat keruh dan berbau tidak sedap namun biaya yang harus dibayarkan tetap tinggi," kata Juru Bicara Fraksi Solidaritas Kerakyatan, Ketman.
Sedangkan Fraksi Golkar memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Kota Bengkulu atas perombakan dan pembenahan aparatur pemerintahan.
"Semoga dengan penataan organisasi birokrasi yang efektif bisa tercipta peta kompetensi aparatur sesuai dengan 'job description' setiap jabatan perangkat daerah yang akhirnya pada kualitas pelayanan publik," kata juru bicara Fraksi Golkar, Affandi Wisnu.
Fraksi PAN memberikan masukan agar pemerintah memperhatikan masyarakat yang berada di pinggiran Kota Bengkulu yang belum mendapatkan aliran listrik dan segera ditindak lanjuti.
Sedangkan Fraksi PKS meminta penjelasan program SAMISAKE agar masyarakat tidak salah memahami bentuk program kepala daerah terpilih. (adv)
Editor : Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013