Kondisi kependudukan di Bengkulu ancam pembangunan nasional

Bengkulu (Antara-IPKB) - Kondisi kependudukan sektor KB dan kesehatan di Bengkulu masih mencerminkan ancaman tercapainya pembangunan nasional, yang sulit untuk menempatkan penduduk sebagai modal dasar pembangunan.

Berdasarkan hasil survey dua lembaga resmi SP, SDKI beberpa tahun lalu merilis data yang menunjukkan potret kependudukan masih mengancam pencapaian pembangunan berwawasan kependuduk.

Persoalan kependudukan itu yakni pernikahan dini di Bengkulu mencapai 0,1 persen terjadi pada remaja kelompok umur 10-14 tahun terjadi pada remaja kelompok umur 15-19 tahun sebesar 7,45 persen.

Dan angka kesertaan ber-KB  menurun dari 74 persen (SDKI 2007) menjadi 64,2 persen (SDKI 2012). Serta terjadi juga pada kasus Unmed need naik dari 6,1 persen (SDKI 2007) menjadi 7,5 persen (SDKI 2012) atau naik 1,4 persen.

Sebagian itu disampaikan Dr.Demsa Simbolon, SKM, MKM dalam acara seminar kesehatan di Bengkulu belum lama ini.

Ia mengatakan, median umur usia menikah pertama bagi perempuan 19,8 tahun bahkan yang lebih idealnya diharapkan pernikahan terjadi pada usia 21 tahun dan 24-25 tahun bagi laki-laki. Dan median Umur pertama kali melakukan hubungan seks bagi perempuan 9,6 tahun, ujarnya.

Sedangkan pada sektor kesehatan, angka kematian ibu di Bengkulu masih berat untuk mencapai sasaran MDGs 2015. "Profil Kesehatan Bengkulu 2010" angka kematian ibu masih sebesar 115/100.000 kelahiran hidup. Dan terhadap Angka Kematian Balita, hasil SDKI 2012 merilis sebesar 35/1000 kelahiran, 32/1000 kelahiran pada kematian bayi.

Sedangkan terhadap Prevalensi anak balita yang pendek (stunting) sebesar 32 persen (RISKESDAS 2010) Masih Demsa, yang menjadi tantangan dalam pembangunan kependudukan yakni pengendalian tingkat kelahiran. Untuk mengatasinya perlu memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta tinggal di daerah terpencil. Peningkatan program komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi bagi PUS.

Menurut dia, bahwa terhadap hal itu perlu juga peningkatan kualitas penyediaan dan pemanfaatan alat dan obat kontrasepsi dan peningkatan pemakaian kontrasepsi yang lebih efektif serta efisien untuk jangka panjang. Serta harus mampu meningkatkan kualitas SDM melalui upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan, meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga, meningkatan pendapatan keluarga miskin, sangat miskin, hampir miskin (near poor).(rs)