Mukomuko (Antara) - Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, terus mengawasi aktivitas sejumlah oknum pegawai negeri sipil pemerintah setempat yang diduga sebagai tim pemenangan salah satu bakal Calon Gubernur Bengkulu.
"Kalau sekarang kami belum bisa berbuat banyak karena belum tentu orang yang didukung oleh oknum pegawai negeri sipil (PNS) itu maju sebagai Calon Gubernur (Cagub)," kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Mukomuko, Muchtadir Munib, di Mukomuko, Kamis.
Ia mengatakan, kalau sudah ada penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa orang yang didukungnya sebagai Cagub, baru bisa diambil tindakan tegas sesuai peraturan yang berlaku.
Menurut dia, kalau sekarang bagaimana mau menerapkan aturan pelanggaran Pemilu kalau sosok yang diusung sebagai bakal Cagub belum ditetapkan oleh KPU sebagai Cagub.
"Kita lihat saja nanti karena Pemilu Kepala Daerah itu masih lama tahun 2015," ujarnya.
Komisi III DPRD Kabupaten Mukomuko, mempertanyakan netralitas sejumlah oknum PNS pemerintah setempat yang diduga sebagai tim pemenangan salah satu bakal Calon Gubernur Bengkulu.
"Tidak benar lagi kalau pegawai negeri sipil (PNS) berpolitik. Kalau mereka mau berpolitik mundur dari PNS," kata Sardiman.
Ia mengatakan, dirinya tidak perlu lagi bukti kalau ada oknum PNS di daerah itu terlibat politik praktis. Karena foto dua oknum PNS di koran ini telah membuktikan mereka terlibat dalam politik praktis.
Selain itu, kata dia, masyarakat di daerah itu juga sudah tahu mana yang bukan dan PNS pemerintah setempat. Dan masalah ini justru akan dipandang oleh masyarakat menjadi tidak baik.
Menurut dia, dirinya tidak melarang baik PNS mendukung salah satu kandidat calon pemimpin di daerah itu tetapi jangan terlalu nampak. ***1***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014
"Kalau sekarang kami belum bisa berbuat banyak karena belum tentu orang yang didukung oleh oknum pegawai negeri sipil (PNS) itu maju sebagai Calon Gubernur (Cagub)," kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Mukomuko, Muchtadir Munib, di Mukomuko, Kamis.
Ia mengatakan, kalau sudah ada penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa orang yang didukungnya sebagai Cagub, baru bisa diambil tindakan tegas sesuai peraturan yang berlaku.
Menurut dia, kalau sekarang bagaimana mau menerapkan aturan pelanggaran Pemilu kalau sosok yang diusung sebagai bakal Cagub belum ditetapkan oleh KPU sebagai Cagub.
"Kita lihat saja nanti karena Pemilu Kepala Daerah itu masih lama tahun 2015," ujarnya.
Komisi III DPRD Kabupaten Mukomuko, mempertanyakan netralitas sejumlah oknum PNS pemerintah setempat yang diduga sebagai tim pemenangan salah satu bakal Calon Gubernur Bengkulu.
"Tidak benar lagi kalau pegawai negeri sipil (PNS) berpolitik. Kalau mereka mau berpolitik mundur dari PNS," kata Sardiman.
Ia mengatakan, dirinya tidak perlu lagi bukti kalau ada oknum PNS di daerah itu terlibat politik praktis. Karena foto dua oknum PNS di koran ini telah membuktikan mereka terlibat dalam politik praktis.
Selain itu, kata dia, masyarakat di daerah itu juga sudah tahu mana yang bukan dan PNS pemerintah setempat. Dan masalah ini justru akan dipandang oleh masyarakat menjadi tidak baik.
Menurut dia, dirinya tidak melarang baik PNS mendukung salah satu kandidat calon pemimpin di daerah itu tetapi jangan terlalu nampak. ***1***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014