Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, akan mendatangi rumah penyandang disabilitas untuk melakukan perekaman data kartu tanda penduduk (KTP) elektronik.
"Kita koordinasi dengan kecamatan lalu kecamatan koordinasi ke desa untuk mendata penyandang disabilitas, ketika datanya ada kita datangi rumahnya," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Epin Masyuardi di Mukomuko, Kamis.
Ia mengatakan hal itu karena sampai sekarang instansinya belum memiliki data jumlah penyandang disabilitas di daerah ini, termasuk yang sudah dan belum melakukan perekaman data KTP.
Ia menambahkan, ketika datanya sudah ada, petugas instansi-nya jemput bola untuk melakukan pendataan administrasi kependudukan dan perekaman data KTP.
"Semua ini kerja keras butuh dukungan pemerintah daerah dan pusat karena operasionalnya besar untuk melakukan perekaman data KTP keliling apalagi mendatangi rumah warga," ujarnya.
Kendati demikian, ia mengatakan, pihaknya akan maksimal untuk perekaman-nya karena penyandang disabilitas berhak memiliki identitas kependudukan karena mereka bisa menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024.
"berdasarkan Undang-undang mereka memiliki hak pada Pemilu, untuk itu mereka membutuhkan KTP untuk menggunakan hak pilihnya," ujarnya.
Menurutnya, selama ini warga masyarakat setempat sangat tertutup terhadap masalah disabilitas karena mereka menganggap aib sehingga mereka malu menyampaikan data penyandang disabilitas.
Sehingga instansi-nya, katanya, sampai sekarang tidak tahu pasti jumlah warga penyandang disabilitas apalagi jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang paling ditutupi.
Kendati demikian, katanya, yang penting nomor induk kependudukan (NIK) dan kemungkinan sebagian besar warga di daerah ini baik penyandang disabilitas dan ODGJ memiliki NIK.
"Yang penting intinya NIK karena itu menunjukkan saja dan resmi mereka sebagai warga negara. Soal status kita maklumi, yang kita kejar NIK mereka terekam dalam sistem informasi administrasi kependudukan," demikian Epin.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2022
"Kita koordinasi dengan kecamatan lalu kecamatan koordinasi ke desa untuk mendata penyandang disabilitas, ketika datanya ada kita datangi rumahnya," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Epin Masyuardi di Mukomuko, Kamis.
Ia mengatakan hal itu karena sampai sekarang instansinya belum memiliki data jumlah penyandang disabilitas di daerah ini, termasuk yang sudah dan belum melakukan perekaman data KTP.
Ia menambahkan, ketika datanya sudah ada, petugas instansi-nya jemput bola untuk melakukan pendataan administrasi kependudukan dan perekaman data KTP.
"Semua ini kerja keras butuh dukungan pemerintah daerah dan pusat karena operasionalnya besar untuk melakukan perekaman data KTP keliling apalagi mendatangi rumah warga," ujarnya.
Kendati demikian, ia mengatakan, pihaknya akan maksimal untuk perekaman-nya karena penyandang disabilitas berhak memiliki identitas kependudukan karena mereka bisa menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024.
"berdasarkan Undang-undang mereka memiliki hak pada Pemilu, untuk itu mereka membutuhkan KTP untuk menggunakan hak pilihnya," ujarnya.
Menurutnya, selama ini warga masyarakat setempat sangat tertutup terhadap masalah disabilitas karena mereka menganggap aib sehingga mereka malu menyampaikan data penyandang disabilitas.
Sehingga instansi-nya, katanya, sampai sekarang tidak tahu pasti jumlah warga penyandang disabilitas apalagi jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang paling ditutupi.
Kendati demikian, katanya, yang penting nomor induk kependudukan (NIK) dan kemungkinan sebagian besar warga di daerah ini baik penyandang disabilitas dan ODGJ memiliki NIK.
"Yang penting intinya NIK karena itu menunjukkan saja dan resmi mereka sebagai warga negara. Soal status kita maklumi, yang kita kejar NIK mereka terekam dalam sistem informasi administrasi kependudukan," demikian Epin.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2022