Mukomuko, (Antara) - Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Syafkani, menyatakan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2015 tidak mencukupi untuk mengakomodasi seluruh usulan kegiatan satuan kerja perangkat daerah setempat sekitar Rp600 miliar lebih.
"Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2015 sekitar Rp600 miliar. Anggaran itu tidak cukup mengakomodasi usulan kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), " katanya, saat ditanya total anggaran kegiatan setiap SKPD tahun 2015, di Mukomuko.
Karena, kata dia, APBD sebesar Rp600 miliar itu bukan untuk satu kegiatan fisik saja tetapi mencakup semuanya, seperti rutin dan gaji pegawai negeri sipil (PNS).
Kecuali, lanjutnya, anggaran sebesar itu peruntukannya di luar dana rutin dan gaji PNS, kemungkinan usulan dari SKPD setempat dapat terakomodasi.
"Usulan dari SKPD itu sudah mencakup berbagai kegiatan fisik selama satu tahun di daerah ini seperti pembangunan infrastruktur yang banyak di Dinas Pekerjaan Umum dan kegiatan bantuan lain untuk petani dan nelayan," ujarnya.
Menurutnya, usulan dari SKPD itu termasuk kecil hanya bagian prioritas dari sekian banyak usulan dari masyarakat saat musyawarah rencana pembangunan tingkat desa dan kecamatan.
Karena, lanjutnya, kalau ditotal keseluruhan usulan berbagai kegiatan pembangunan dari masyarakat setempat dapat mencapai sekitar Rp3 triliun.
Sehingga, lanjutnya, dipilih usulan yang prioritas terlebih dahulu seperti peningkatan jalan desa, jalan pertanian, dan perkebunan.
"Usulan dari masyarakat melalui SKPD itu tetap masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang di daerah ini dan direalisasikan setiap tahun dalam APBD," ujarnya lagi.***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014
"Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2015 sekitar Rp600 miliar. Anggaran itu tidak cukup mengakomodasi usulan kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), " katanya, saat ditanya total anggaran kegiatan setiap SKPD tahun 2015, di Mukomuko.
Karena, kata dia, APBD sebesar Rp600 miliar itu bukan untuk satu kegiatan fisik saja tetapi mencakup semuanya, seperti rutin dan gaji pegawai negeri sipil (PNS).
Kecuali, lanjutnya, anggaran sebesar itu peruntukannya di luar dana rutin dan gaji PNS, kemungkinan usulan dari SKPD setempat dapat terakomodasi.
"Usulan dari SKPD itu sudah mencakup berbagai kegiatan fisik selama satu tahun di daerah ini seperti pembangunan infrastruktur yang banyak di Dinas Pekerjaan Umum dan kegiatan bantuan lain untuk petani dan nelayan," ujarnya.
Menurutnya, usulan dari SKPD itu termasuk kecil hanya bagian prioritas dari sekian banyak usulan dari masyarakat saat musyawarah rencana pembangunan tingkat desa dan kecamatan.
Karena, lanjutnya, kalau ditotal keseluruhan usulan berbagai kegiatan pembangunan dari masyarakat setempat dapat mencapai sekitar Rp3 triliun.
Sehingga, lanjutnya, dipilih usulan yang prioritas terlebih dahulu seperti peningkatan jalan desa, jalan pertanian, dan perkebunan.
"Usulan dari masyarakat melalui SKPD itu tetap masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang di daerah ini dan direalisasikan setiap tahun dalam APBD," ujarnya lagi.***2***
Editor : Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014