Bengkulu (Antara) - Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah mengantisipasi aksi borong dan penimbunan bahan bakar minyak terkait dengan rencana pemerintah pusat menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait, untuk mencegah asksi borongd an penimbunan sebab dapat mengakibatkan gangguan, seperti terjadinya kelangkaan," kata Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah di Bengkulu, Kamis.
Dia merencanakan rapat koordinasi dengan Pertamina Bengkulu, untuk memastikan ketersediaan pasokan BBM, terutama jenis premium dan solar.
"Untuk keamanan, kita berkoordinasi dengan kepolisian, kalau bisa, menjaga agar tidak terjadi aksi borong BBM di SPBU," kata dia.
Terkait pemberlakuan batasan pembelian BBM di SPBU, Gubernur belum memberikan tanggapan, karena menunggu kepastian kenaikan BBM oleh pemerintah pusat, dan melihat dinamika di lapangan apakah terjadi aksi borong BBM.
"Sanksi terhadap penimbun BBM kami serahkan sepenuhnya ke kepolisian," kata gubernur.
Sebelumnya, pengamat ekonomi sekaligus Rektor Universitas Bengkulu Dr Ridwan Nurazc mengungkapkan pascapelantikan pelantikan Presiden RI, Joko Widodo, merupakan waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM.
Dia menilai hangatnya pesta rakyat menyambut kepemimpinan Presiden Jokowi, dapat dijadikan momentum menaikkan harga BBM.
"Masyarakat bisa menerima, karena sudah menyatakan dukungan, tapi kalau terlalu lama, kemungkinan berbeda. Penolakan masyarakat terhadap kenaikan harga BBM juga akan semakin besar," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014
"Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait, untuk mencegah asksi borongd an penimbunan sebab dapat mengakibatkan gangguan, seperti terjadinya kelangkaan," kata Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah di Bengkulu, Kamis.
Dia merencanakan rapat koordinasi dengan Pertamina Bengkulu, untuk memastikan ketersediaan pasokan BBM, terutama jenis premium dan solar.
"Untuk keamanan, kita berkoordinasi dengan kepolisian, kalau bisa, menjaga agar tidak terjadi aksi borong BBM di SPBU," kata dia.
Terkait pemberlakuan batasan pembelian BBM di SPBU, Gubernur belum memberikan tanggapan, karena menunggu kepastian kenaikan BBM oleh pemerintah pusat, dan melihat dinamika di lapangan apakah terjadi aksi borong BBM.
"Sanksi terhadap penimbun BBM kami serahkan sepenuhnya ke kepolisian," kata gubernur.
Sebelumnya, pengamat ekonomi sekaligus Rektor Universitas Bengkulu Dr Ridwan Nurazc mengungkapkan pascapelantikan pelantikan Presiden RI, Joko Widodo, merupakan waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM.
Dia menilai hangatnya pesta rakyat menyambut kepemimpinan Presiden Jokowi, dapat dijadikan momentum menaikkan harga BBM.
"Masyarakat bisa menerima, karena sudah menyatakan dukungan, tapi kalau terlalu lama, kemungkinan berbeda. Penolakan masyarakat terhadap kenaikan harga BBM juga akan semakin besar," ujarnya.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014