Bengkulu, (Antara) - Gabungan mahasiswa universitas di Provinsi Bengukulu menggelar aksi protes kenaikan harga bahan bakar minyak, siang Rabu, 19/11.
"Kami menolak kenaikan BBM, kenaikan harga hanya akan menyengsarakan rakyat dan menguntungkan perusahaan minyak swasta saja," kata koordinator aksi, Carminanda saat berorasi di depan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu, Rabu.
Menurut dia, kebijakan menaikkan BBM oleh pemerintah pusat terlalu terburu-buru tanpa persiapan yang matang, sehingga dampak kenaikan sangat dirasakan oleh masyarakat kelas menegah ke bawah.
"Ini merugikan masyarakat kecil, pada 2012 saja pemerintah mempersiapkan cukup lama sebelum mengambil keputusan untuk menaikkan BBM, sementara Presiden Joko Widodo, usai lawatan langsung menaikkan BBM," kata dia.
Alasan kebocoran anggaran pendapatan belanja negara (APBN) karena besarnya subsidi yang dikucurkan untuk bahan bakar minyak dirasa tidak tepat.
"Masih banyak sektor lain yang bisa dimaksimalkan, seperti industri hulu dan hilir minyak serta gas bumi, sektor pajak, kebocoran atas tindak korupsi dan berbagai macam sektor lainnya," katanya.
Selain menuntut pemerintah menurunkan harga BBM, mahasiswa di Provinsi Bengkulu juga menuntut nasionalisasi industri minyak di Indonesia.
"Putuskan kontrak-kontrak migas yang merugikan rakyat dan perekonomian nasional, sesuai yang tertuang dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945," ucapnya.
Selain itu pihaknya menuntut revisi undang-undang minyak dan gas bumi serta undang-undang energi yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.
"Pemerintah juga harus segera membenahi transportasi publik massal untuk mendorong pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum," kata dia.
Dan yang terpenting, kata Carminanda adalah menaikkan upah minimum buruh, karena tidak sesuai dengan situasi kekinian.
"Seperti di Bengkulu, upah minimum hanya berkisar pada angka Rp1 juta, sedangkan harga bahan pokok melonjak tinggi," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014
"Kami menolak kenaikan BBM, kenaikan harga hanya akan menyengsarakan rakyat dan menguntungkan perusahaan minyak swasta saja," kata koordinator aksi, Carminanda saat berorasi di depan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu, Rabu.
Menurut dia, kebijakan menaikkan BBM oleh pemerintah pusat terlalu terburu-buru tanpa persiapan yang matang, sehingga dampak kenaikan sangat dirasakan oleh masyarakat kelas menegah ke bawah.
"Ini merugikan masyarakat kecil, pada 2012 saja pemerintah mempersiapkan cukup lama sebelum mengambil keputusan untuk menaikkan BBM, sementara Presiden Joko Widodo, usai lawatan langsung menaikkan BBM," kata dia.
Alasan kebocoran anggaran pendapatan belanja negara (APBN) karena besarnya subsidi yang dikucurkan untuk bahan bakar minyak dirasa tidak tepat.
"Masih banyak sektor lain yang bisa dimaksimalkan, seperti industri hulu dan hilir minyak serta gas bumi, sektor pajak, kebocoran atas tindak korupsi dan berbagai macam sektor lainnya," katanya.
Selain menuntut pemerintah menurunkan harga BBM, mahasiswa di Provinsi Bengkulu juga menuntut nasionalisasi industri minyak di Indonesia.
"Putuskan kontrak-kontrak migas yang merugikan rakyat dan perekonomian nasional, sesuai yang tertuang dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945," ucapnya.
Selain itu pihaknya menuntut revisi undang-undang minyak dan gas bumi serta undang-undang energi yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.
"Pemerintah juga harus segera membenahi transportasi publik massal untuk mendorong pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum," kata dia.
Dan yang terpenting, kata Carminanda adalah menaikkan upah minimum buruh, karena tidak sesuai dengan situasi kekinian.
"Seperti di Bengkulu, upah minimum hanya berkisar pada angka Rp1 juta, sedangkan harga bahan pokok melonjak tinggi," ujarnya.
Editor : Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014