BKKBN perlu rapat dengar pendapat DPRD

Bengkulu (Antara-IPKB) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu bersama organisasi pemerhati dan peduli kependudukan dan Koalisi Kependudukan di daerah itu menilai agar dapat perlu menyatukan pandangan terhadap konsep-konsep parameter dalam rencangan induk kependudukan.

Sehingga perlu digelar rapat dengar pendapat bersama lembaga legislatif sebagai lembaga pengesah anggaran, kata Aggota Koalisi Kependudukan Bengkulu Harmudia usai mengikuti rapat sosialisasi konsep-konsep parameter di kantor BKKBN akhir bulan lalu.

Setelah tersusunya rancangan induk kependudukan di tiap daerah tingkat kabupaten/kota, perlu digelar hearing rapat dengar pendapat ke DPRD provinsi hingga kabupaten/kota, ujar Harmudia.

"Kita perlu menggelar rapat dengar pendapat bersama lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota bahkan DPRD Provinsi Bengkulu,".

Dengan demikian itu maka hasil rancangan induk yang disusun itu dapat menyatukan pandangan terhadap konsep-konsep parameter dalam rencangan induk kependudukan. Sehingga perencanaan, kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan sumber daya manusia (SDM) dapat terintegrasi secara lintas sektoral.

Harmudia menambahkan, melalui penyusunan rancangan induk kependudukan akan memberikan langkah nyata terhadap kebijakan pembangunan kependudukan.

Sementara itu, Sekretaris Ikataan Pemerhati dan Peduli Demografi Indonesia (IPADI) Timbul P Silitonga di Bengkulu belum lama ini menyebutkan, bahwa banyak langkah yang dapat sonsong dengan adanya kebijakan pemerintah yang dapat disatukan dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia itu.

Timbul menyebutkan, peluang Bonus Demografi dan persiapan menyonsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 tidak dapat diraih dan bersaingnya penduduk Indonesia, jika kualitasnya belum meningkat, ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi sosial ekonomi di Provinsi Bengkulu saat ini dapat diketahui dengan tingkat Kualitas SDM (penduduk) masih rendah -Kualitas SDM (pekerja) masih rendah, tingkat kemiskinan masih  relatif tinggi, laju peningkatan IPM belum optimal serta pertumbuhan penduduk relatif tinggi 1,67 persen, sebutnya.

Selain itu dapat diketahui tingkat kesejahteraan masih rendah, dibawah $3.000 ?  ketimpangan  cenderung semakin melebar peranan sektor pertanian masih relatif tinggi / produktivitas rendah. Dan pekerja sektor pertanian masih tinggi, tranformasi pekerja sektor pertanian ke sektor lainnya tidak berjalan dengan baik.

"Pada september 2014 angka kemiskinan masih berada pada 17,09 persen, dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,49 persen,".

Dalam kurun waktu 2010-2020 angka beban ketergantungan cendrung menurun atau di bawah 50  (2 : 1 orang penduduk usia produktif menanggung beban penduduk usia non produktif), pungkasnya. (rs)