Langkah awal Mukomuko wujudkan pelabuhan CPO

Ombak besar yang melanda perairan laut di Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, memaksa konsultan menghentikan sementara kajian teknis  pembangunan pelabuhan pengiriman minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO).

 

Tim konsultan dari PT Mukomuko Terminal Indonesia, investor utama pembangunan pelabuhan CPO, sejak beberapa hari terakhir ini melakukan kajian teknis di lokasi pembangunan pelabuhan CPO di kawasan Kubang Badak, Kecamatan Teramang Jaya.

Kepala Desa Pasar Bantal Munzilin menyatakan  ombak besar ini selain menghentikan aktivitas konsultan melakukan kajian teknis juga menyebabkan nelayan tidak bisa melaut.

 

Tim konsultan tersebut melakukan kajian teknis salah satunya dengan mengukur kedalaman air laut yang berada di Kawasan Kubang Badak, Kecamatan Teramang Jaya.

Baca juga: Mukomuko bangun pelabuhan CPO tanpa APBN

 

Saat ini belum terlihat adanya aktivitas di dalam kawasan Kubang Badak tersebut karena ombak besar melanda wilayah ini. 

 

Kawasan Kubang Badak tersebut masuk Desa Pasar Bantal. Lokasi tersebut disebut sebagai Kubang Badak karena pada zaman dulu lokasi itu menjadi tempat badak berkubang.

 

Yang memberi nama lokasi itu Kubang Badak, nenek moyang warga kampung setempat dan warga hanya meneruskan saja.

 

Terkait dengan lahan masyarakat yang berada di kawasan Kubang Badak tersebut, menurut Munzili, sebagian besar sudah clear, hanya ada dua sampai tiga warga di wilayah ini yang masih belum selesai pembebasan lahannya.

 

Kendati demikian, masyarakat di wilayah ini mendukung pemerintah membangun pelabuhan CPO di wilayah ini.

 

Bupati Mukomuko Sapuan mengungkap pembangunan pelabuhan pengiriman minyak kelapa sawit mentah atau CPO di Kecamatan Teramang Jaya itu kelak tanpa menggunakan APBN dan APBD atau murni investasi swasta.

 

Bupati memang mengajak swasta melakukan pembangunan pelabuhan CPO di Kabupaten Mukomuko. Adapun investor utama pembangunan pelabuhan tersebut adalah PT Mukomuko Terminal Indonesia serta sejumlah perusahaan pengolahan dan korporasi minyak kelapa sawit di daerah ini.

 

Sejak beberapa hari lalu investor utama sedang melakukan kajian teknis  bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.

---

 

"Kami mengajak orang berinvestasi di daerah kami. Seharusnya kami siapkan datanya, tetapi khusus pelabuhan ini--karena keterbatasan anggaran kami--maka data teknis dikerjakan langsung oleh investor yang kami ajak masuk ke sini," katanya.

 

PT Mukomuko Terminal Indonesia, kata dia, juga menggandeng TNI Angkatan Laut untuk menjadi mitra konsultan penyediaan data teknis. Data teknis dari TNI AL menjadi penting terutama terkait kajian keamanan perairan dan hal terkait lainnya.

 

Pihaknya meyakinkan investor agar mereka mau mengumpulkan data teknis untuk kepentingan pembangunan pelabuhan CPO.

 

Dengan data produksi CPO di daerah ini yang mencapai 48 ribu ton per bulan dan cangkang kelapa sawit sebanyak 200 ribu ton per tahun, maka pembangunan pelabuhan CPO ini secara bisnis layak didanai.

 

Kabupaten Mukomuko dikenal sebagai produsen kelapa sawit terbesar di Provinsi Bengkulu. Dari sekitar 210 ribu hektare tanaman sawit, sebagian besar ada di kabupaten ini, sedangkan sisanya tersebar di kabupaten/kota lain.

 

sedikitnya ada lima keuntungan apabila pelabuhan CPO jadi dibangun di daerah yang berjarak sejauh 270 kilometer sebelah utara Kota Bengkulu.

 

Keuntungan pertama kehadiran pelabuhan CPO di daerah ini dapat mengurangi kerusakan ruas jalan sehingga secara langsung mengurangi beban pembiayaan negara dalam pemeliharaan jalan.

 

Keuntungan kedua, dapat membantu kelancaran transportasi pengiriman CPO hasil produksi perusahaan pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Mukomuko.

Baca juga: Proyek pelabuhan di Mukomuko dirancang tahan gempa

 

Jika lewat jalur darat maka kapasitas angkutan kendaraan membawa CPO dibatasi sesuai dengan aturan lalu lintas, sedangkan angkutan CPO butuh mobil tanki besar dengan kapasitas rata-rata bermuatan 18 ton.

 

Keuntungan ketiga, menjaga keselamatan orang serta mengurangi angka kecelakaan di jalan raya. Selama ini tidak sedikit kasus kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan angkutan CPO.

 

Dengan adanya pelabuhan ini dapat mengurangi angka kecelakaan yang melibatkan korban dari masyarakat daerah ini.

 

Keuntungan berikutnya, dapat mengurangi biaya operasional pengiriman CPO dari daerah ini ke pelabuhan, baik yang berada di Kota Bengkulu maupun Provinsi Sumatera Barat, yang berjarak sekitar 270 kilometer lebih dari daerah ini.

 

Jika biaya operasional kendaraan angkutan CPO tinggi, maka secara tidak langsung berdampak pada harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit milik petani di daerah ini.

 

Keuntungan terakhir, keberadaan pelabuhan CPO di daerah ini dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekaligus membuka usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

 

Manfaat jangka panjang kawasan pelabuhan juga bakal terus dikembangkan menjadi areal industri dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah setempat.
 

 

 

Pihak investor selain melakukan kajian teknis serta studi kelayakan di lokasi pembangunan pelabuhan CPO untuk memastikan lokasi pelabuhan ini tahan atau aman dari gempa Bumi yang intensitasnya cukup tinggi di wilayah ini.

---

 

"Investor utama melakukan studi kelayakan terutama berkaitan dengan kondisi alam yang rawan gempa," kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko Juni Kurnia Diana.

 

Investor melakukan studi kelayakan pembangunan pelabuhan CPO setelah ada peringatan terjadi gempa Bumi berkekuatan besar di Bengkulu termasuk di Kabupaten Mukomuko.

 

Merupakan hal wajar bila investor kembali melakukan studi kelayakan untuk memastikan keamanan mereka dalam berinvestasi membangun pelabuhan CPO di daerah ini.

 

Studi kelayakan ini penting terkait dengan pembangunan bangunan dekat lokasi pelabuhan yang tahan gempa Bumi dan aman dari gelombang tsunami.

 

"Tidak mungkin investor mau mengucurkan dananya untuk pembangunan pelabuhan CPO di daerah ini jika situasi di bangunan di tempat mereka berinvestasi tidak aman dari gempa Bumi," ujarnya.

 

Di calon lokasi pembangunan pelabuhan CPO di daerah ini membutuhkan bangunan pemecah gelombang atau breakwater untuk mencegah kapal pengangkut CPO terkena gelombang laut.

 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko menyebutkan membutuhkan anggaran sebesar Rp490 miliar untuk membangun pelabuhan CPO di daerah ini.

 

Kebutuhan anggaran sebesar Rp490 miliar tersebut paling besar dari investor utama PT Mukomuko Terminal Indonesia, perusahaan pengolahan dan perkebunan kelapa sawit, dan pemerintah daerah setempat.

 

Mayoritas investasi dari investor PT Mukomuko Terminal Indonesia, yakni sebesar 51 persen, sisanya investasi dari sejumlah perusahaan perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit yang ada di daerah ini.

---

 

Pemerintah daerah mendukung pembangunan pelabuhan CPO dengan menyiapkan infrastruktur penunjang seperti jalan masuk ke lokasi pelabuhan CPO.

 

Namun sebelum itu, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti DPRD terkait penyiapan infrastruktur penunjang pembangunan pelabuhan CPO.

 

Pemerintah Kabupaten Mukomuko berkomitmen memprioritaskan penyiapan tenaga kerja lokal dapat bekerja di pelabuhan CPO di daerah ini.

 

Sudah ada peraturan daerah yang menentukan  jumlah pekerja lokal sebanyak 80 persen, sisanya dari luar dan akan diterapkan di pelabuhan CPO.

Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko Dayat menyatakan perusahaan yang membangun pelabuhan pengiriman CPO di kawasan Kubang Badak, Kecamatan Teramang Jaya, membutuhkan sekitar 500 tenaga kerja.

Baca juga: Kabupaten Mukomuko butuh Rp490 miliar bangun pelabuhan CPO

 

Pihaknya, kelak, meminta perusahaan merekrut 80 persen pekerja lokal sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur tentang pekerja lokal.

 

Pemkab tetap menerapkan peraturan daerah ini sepanjang tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersedia di daerah ini.

 

Kendati demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen memprioritaskan pekerja lokal sesuai perda.

Dalam peraturan daerah tersebut ada dua yang menjadi penekanan. Selain memprioritaskan pekerja lokal, investor baru harus bermitra dengan masyarakat dan pemda setempat.

Yang dijejakkan Pemkab Mukomuko dan investor sekarang ini memang baru langkah awal. Namun, perjalanan 1.000 kilometer pun tetap harus dimulai dari langkah pertama.