Pemerintah Kota Bengkulu berencana memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah tersebut karena kondisi keuangan daerah yang sedang tidak normal.
 
Pemotongan tersebut dilakukan,sebab sejak Juli hingga Oktober 2023, TPP ASN belum terbayarkan dan akan dibayarkan pada awal 2024.
 
"Rencana pemotongan karena kondisi keuangan daerah sedang tidak normal, bahkan pagu anggaran TPP terancam dipangkas dan ada kemungkinan TPP akan dirapel hingga awal 2024," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Medy Pebriansyah di Kantor Wali Kota Bengkulu, Kamis.
 
Oleh karena itu, saat ini pihaknya masih mengatur skema anggaran dan ada kemungkinan sama seperti 2022, dimana pada bulan-bulan akhir tahun dilakukan penundaan pembayaran hingga awal tahun.
 
Selain itu, pihaknya juga tengah mempertimbangkan opsi lain yaitu melakukan pengurangan nilai TPP khususnya untuk jabatan dan golongan tinggi.
 
"Bisa saja nanti pengurangan untuk jabatan lebih tinggi, hal tersebut dilakukan agar TPP bisa tetap membayarkan seluruh pegawai di Kota Bengkulu," ujar dia.
 
Untuk pengurangan nilai TPP, terang Medy, saat ini masih diperhitungkan oleh bagian keuangan daerah, namun untuk eksekusi nya tergantung dari kebijakan Penjabat Wali Kota Bengkulu Arif Gunadi.
 
Sebab, terdapat kendala dalam rencana pemotongan tersebut yaitu tingginya nilai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp328 miliar, sedangkan hingga saat ini terealisasi baru mencapai 35 persen.
 
Lanjut Medy, tidak hanya pagu anggaran TPP yang terganggu, tetapi kebutuhan anggaran untuk melanjutkan pembangunan ke depan juga terganggu.
 
Sehingga, dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2023, Pemkot dan DPRD harus melakukan pemangkasan anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu Ariyono Gumay menyebutkan saat pembahasan perubahan APBD tersebut, pihaknya telah memberikan catatan dan masukkan kepada Pemkot serta tidak mengganggu anggaran yang menjadi hak bagi para ASN.
 
"Pada rapat Badan Anggaran DPRD, saya sudah sampaikan silahkan lakukan pengurangan tapi jangan di anggaran belanja pegawai yaitu TPP, karena kasihan itu hak mereka, banyak ASN yang menggantungkan hidupnya di TPP karena gaji sudah habis untuk kebutuhan dan cicilan," terang dia.


Update Berita Antara Bengkulu Lainnya di Google News

Pewarta: Anggi Mayasari

Editor : Musriadi


COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2023