Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu menyebutkan baru sebanyak 31 dari 122 desa di daerah itu yang mengajukan permintaan pencairan bantuan khusus keuangan (BKK) tahun 2023 sebesar Rp100 juta per desa.
Kepala Dinas PMD Rejang Lebong, Suradi Ripai saat dihubungi di Rejang Lebong, Kamis, mengatakan pemkab dalam APBD 2023 telah menyiapkan anggaran program BKK sebesar Rp12,2 miliar untuk 122 desa guna mendukung program peningkatan perekonomian masyarakat.
"Sampai batas akhir permintaan pencairan pada tanggal 30 September lalu yang mengajukan permintaan pencairan BKK hanya ada 31 desa, sedangkan 91 desa lainnya tidak mengajukan permintaan pencairan," kata dia.
Dia menjelaskan sedikitnya desa yang melakukan penyerapan program BKK tahun 2023 tersebut sangat disesalkan pihaknya. Anggaran itu seharusnya diserapkan oleh masing-masing desa guna membiayai pengembangan ekonomi masyarakat.
Sejauh ini dirinya belum mengetahui mengapa hanya ada 31 desa yang mengajukan permintaan pencairan, padahal sejak awal tahun pihaknya sudah melakukan sosialisasi agar bisa diserap secara optimal.
Menurut dia, program BKK dari Pemkab Rejang Lebong itu sudah dilaksanakan sejak 2022, di mana program ini merupakan salah satu program strategis bidang perekonomian sesuai dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong saat berkampanye Pilkada 2020 lalu.
Dana BKK ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tergabung dalam kelompok UMKM, kelompok sadar wisata, kelompok peternak dan perikanan, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok kepemudaan, Karang Taruna, kader PKK, LPM desa serta kelompok-kelompok unit usaha ekonomi lainnya yang ada di masing-masing desa.
"Bantuan khusus keuangan ini hanya diberikan kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok usaha di setiap desa, guna dijadikan modal dalam pengembangan usaha masing-masing," terangnya.
Sebelumnya, ketua DPRD Rejang Lebong Mahdi Husen meminta program BKK ini dilakukan evaluasi karena penyerapannya tidak maksimal pada hal pihaknya sudah menyetujui penyiapan anggarannya dalam APBD Rejang Lebong 2023 sebesar Rp12,2 miliar.
"Kita minta program ini dilakukan evaluasi, terlebih lagi ini adalah program visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dalam kampanye Pilkada tahun 2020 lalu," tegas Mahdi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2023
Kepala Dinas PMD Rejang Lebong, Suradi Ripai saat dihubungi di Rejang Lebong, Kamis, mengatakan pemkab dalam APBD 2023 telah menyiapkan anggaran program BKK sebesar Rp12,2 miliar untuk 122 desa guna mendukung program peningkatan perekonomian masyarakat.
"Sampai batas akhir permintaan pencairan pada tanggal 30 September lalu yang mengajukan permintaan pencairan BKK hanya ada 31 desa, sedangkan 91 desa lainnya tidak mengajukan permintaan pencairan," kata dia.
Dia menjelaskan sedikitnya desa yang melakukan penyerapan program BKK tahun 2023 tersebut sangat disesalkan pihaknya. Anggaran itu seharusnya diserapkan oleh masing-masing desa guna membiayai pengembangan ekonomi masyarakat.
Sejauh ini dirinya belum mengetahui mengapa hanya ada 31 desa yang mengajukan permintaan pencairan, padahal sejak awal tahun pihaknya sudah melakukan sosialisasi agar bisa diserap secara optimal.
Menurut dia, program BKK dari Pemkab Rejang Lebong itu sudah dilaksanakan sejak 2022, di mana program ini merupakan salah satu program strategis bidang perekonomian sesuai dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong saat berkampanye Pilkada 2020 lalu.
Dana BKK ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tergabung dalam kelompok UMKM, kelompok sadar wisata, kelompok peternak dan perikanan, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok kepemudaan, Karang Taruna, kader PKK, LPM desa serta kelompok-kelompok unit usaha ekonomi lainnya yang ada di masing-masing desa.
"Bantuan khusus keuangan ini hanya diberikan kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok usaha di setiap desa, guna dijadikan modal dalam pengembangan usaha masing-masing," terangnya.
Sebelumnya, ketua DPRD Rejang Lebong Mahdi Husen meminta program BKK ini dilakukan evaluasi karena penyerapannya tidak maksimal pada hal pihaknya sudah menyetujui penyiapan anggarannya dalam APBD Rejang Lebong 2023 sebesar Rp12,2 miliar.
"Kita minta program ini dilakukan evaluasi, terlebih lagi ini adalah program visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dalam kampanye Pilkada tahun 2020 lalu," tegas Mahdi.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2023