Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mengasumsikan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2024 berkisar Rp65 miliar, atau masih sama dengan tahun ini.
"Tahun 2024 kondisi ADD kita masih Rp65 miliar juga karena 10 persen dari dana alokasi umum (DAU), kecuali kalau nanti dari TAPD menambah, kita tidak tahu," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko Jodi di Mukomuko, Selasa.
Ia mengatakan, selain itu ada surat sekda untuk menaikkan honor petugas perlindungan masyarakat (Linmas), maka ada kenaikan di situ berarti ada sinyal.
Selanjutnya, katanya, instansinya masih menunggu ada atau tidak penambahan ADD dari pemerintah daerah.
Ia menambahkan, kalau asumsi Rp65 miliar, maka dari 65 sebanyak 74 persen tidak dibagi habis, sebanyak 74 persen dibagi rata, satu persen untuk mendukung desa mandiri, desa memasukkan PAD, ditambah satu persen.
"Artinya kita tuntut desa itu mandiri. Sebenarnya pembagian ADD kita itu pas kalau dia menurut aturan, pertama, pembagian penghasilan tetap (siltap) mengacu Peraturan Pemerintah (PP) 11 tahun 2019," ujarnya.
Kemudian, katanya, sebesar 24 persen dari Rp65 persen dibagi berdasarkan karakter desa swakarya, swadaya dan swasembada.
Sedangkan satu persen untuk desa yang memasukkan pendapatan pada postur APBDes, pemerintah daerah mendukung satu persen dibagikan ke desa.
Ia mengatakan, sama dengan pemerintah pusat. Kenapa pusat memberikan tambahan DD, karena BUMDes berjalan, ketepatan pajak, ketepatan APBDes tepat 31 Desember, itu sejenis penghargaan dari pusat
Selain itu, ia mengatakan, seharusnya siltap dihitung duluan untuk tunjangan kades dan perangkat, setelah itu baru menghitung kebutuhan lain.
"Kita lihat SK Bupati -684 angka kenaikan honor BPD itu bentuknya maksimal, kalau desa memahami itu maksimal kalau dana kita ada yang namanya berapa dan mengikuti saja," ujarnya pula.
Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko sebelumnya mengasumsikan ADD tahun 2024 berkisar Rp75 miliar.
"Asumsi ADD 2024 sebesar Rp75 miliar untuk 149 desa jika nanti Talang Makmur disetujui menjadi desa defenitif oleh pemerintah pusat," ucapnya.
