Pemkab Mukomuko tambah anggaran pilkada Rp1,4 miliar

Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menambah anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebesar Rp1,4 miliar.

 

"Nanti angka penambahannya akan kita komunikasikan lagi dengan pihak DPRD untuk mencapai kesepakatan bersama," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko, Abdiyanto di Mukomuko, Rabu.

 

Ia mengatakan hal itu menindaklanjuti usulan penambahan anggaran sebesar Rp1,4 miliar untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah 2024 dari KPU Mukomuko

 

Ia mengatakan, KPU Kabupaten Mukomuko mengusulkan penambahan anggaran Pilkada sebesar Rp1,4 miliar, yakni dari Rp25,5 miliar menjadi Rp26,9 miliar.

 

"Kalau kita dari pemerintah daerah pada prinsipnya dapat menerima usulan itu hingga angka Rp26 miliar,

Bawaslu nanti kita bisa menerima dari awal Rp7,5 menjadi Rp8 miliar," ujarnya.

 

Kendati demikian, katanya, dari usulan apakah sebesar itu yang setujui, tentu masih berproses.

 

Terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), ia mengatakan, ini sejalan dengan hasil menghadiri rakernas Forum Sekda se-Indonesia di Lombok.

 

Ia mengatakan, arahan Sekjen Kemendagri, NPHD untuk APBDP 2023 untuk diminta segera dilaksanakan yang sudah ada ketetapannya.

 

"Nanti ketika pengesahan APBD 2024 juga sudah tuntas, baru NPHD yang porsi kekurangan 2023," ujarnya.

 

Ia menjelaskan, nanti ada dua NPHD, dan pemahaman selama ini hanya satu NPHD, rupanya setelah dijelaskan oleh pimpinan ada dua NPHD.

 

"Kita akan berkoordinasi berkomunikasi dengan jajaran KPU untuk segera melaksanakan penandatanganan NPHD untuk porsi 2023," ujarnya.

 

Akan tetapi, katanya, tahun 2023 sebesar 40 persen tapi setelah adanya pengajuan kekurangan anggaran yang disampaikan oleh KPU dan Bawaslu tentunya dari angka itu belum mencapai 40 persen atau baru sekitar 30 persen.

Ketua KPU Kabupaten Mukomuko Deni Setiabudi berharap pemerintah daerah dan lembaganya duduk satu meja dalam mendiskusikan soal kebutuhan anggaran untuk Pilkada 2024.

Menurutnya, pihaknya tidak mempersoalkan nominal anggarannya tetapi bagaimana pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar di daerah ini.