Mukomuko (ANTARA) -
"Bantuan anggaran untuk parpol tahun 2025 naik sebesar 100 persen dari sebesar Rp550 juta tahun 2024 menjadi Rp1,1 miliar tahun 2025," kata Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mukomuko Rafdika Permana di Mukomuko, Jumat..
Ia menjelaskan dengan bantuan dana parpol sebesar Rp550 juta tahun 2024, perhitungan setiap suara sebesar RpRp5.495, sedangkan dengan anggaran sebesar Rp1,1 miliar dihitung Rp10 ribu per suara.
Dia mengatakan anggaran sebesar Rp1,1 miliar tahun 2025 itu untuk sebanyak 10 partai politik yang mempunyai keterwakilan atau kursi di DPRD Mukomuko.
Sebanyak 10 parpol yang memiliki kursi di DPRD Mukomuko, antara lain Partai Golkar yang paling banyak mendapatkan bantuan anggaran karena memiliki sebanyak 23.271 suara pada Pemilu 2024.
Kemudian, Partai Hanura sebanyak 13.516 suara, Partai Gerindra sebanyak 13.103 suara, PKB sebanyak 11.870 suara, Partai Nasdem sebanyak 10.397 suara, PAN sebanyak 10.063 suara, PDIP 8.954 suara, PPP sebanyak 8.373 suara, Partai Perindo 8.017 suara, Partai Demokrat sebanyak 6.339 suara.
Sekarang ini, kata dia, setelah instansi tersebut berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu terkait berbagi hal tersebut maka proses yang dilakukan sekarang minta usulan permohonan kenaikan anggaran bantuan dana dari parpol.
"Saat ini sudah ada tujuh parpol yang mengajukannya dan masih tersisa tiga parpol yang belum mengajukan, untuk itu kami tunggu pengajuan dari semua parpol," ujarnya.
Dia menerangkan selama ini parpol memang benar-benar serius dalam memperjuangkan kenaikan anggaran bantuan dana tersebut.
Menurut dia, sesuai hasil koordinasi dengan pimpinan DPRD Mukomuko sangat mendukung untuk menaikkan anggaran bantuan dana parpol ini.
"Kini tergantung kesiapan anggaran daerah dan daerah ini sudah sanggup mengakomodasi kenaikan anggaran tersebut," ujarnya.
Ia mengatakan selanjutnya nanti ada verifikasi dari tim yang terdiri dari Kepala Badan Kesbangpol Mukomuko, Inspektur Inspektorat, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), dan Bapelitbangda.
Alokasi anggaran bantuan dana parpol dari pemerintah daerah itu, kata dia, selain untuk operasional parpol, juga termasuk untuk pelatihan dan pendidikan politik.
