Pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024, termasuk dari sisi anggaran.
"Kami berkomitmen mendukung maksimal penyelenggara, untuk KPU sudah ditandatangani NPH, dan Bawaslu tinggal penandatanganan, sudah diparaf," kata Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dalam rapat bersama Bawaslu Bengkulu, di Bengkulu, Selasa.
Bahkan, lanjut Rohidin Pemerintah Provinsi Bengkulu siap kapan saja menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Bawaslu tersebut.
"Dari sisi pemda, kami segera menandatangani secara langsung maupun secara elektronik, yang penting dapat mengalokasikan dan tahapan bisa berjalan secara nyaman," kata dia.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu pada Selasa 28 November 2023 menggelar rapat bersama Bawaslu Provinsi Bengkulu terkait tindak lanjut Surat Edaran Mendagri Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah di 2024.
Skemanya penganggaran dana untuk hibah Pilkada 2024 kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu memakai hitungan 40 harus dicairkan pada 2023 dan 60 persen di 2024.
Asisten I Pemerintah Provinsi Bengkulu Khairil Anwar menjelaskan skema penganggaran hibah pilkada 2024 itu sudah berdasarkan SE Mendagri terkait penganggaran kegiatan Pemilihan Kepala Daerah 2024 yang ditujukan kepada pemerintah daerah.
"Ya kami rencananya pada Kamis (30 November) pak Gubernur pulang (dari Jakarta) dan langsung menandatangani NPHD" kata Khairil.
"Ya kami rencananya pada Kamis (30 November) pak Gubernur pulang (dari Jakarta) dan langsung menandatangani NPHD" kata Khairil.
Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Fahamsyah mengatakan secara keseluruhan anggaran hibah untuk Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 sebesar Rp50,6 miliar.
"Secara keseluruhan yang kami dapatkan anggaran hibahnya sekitar Rp50,6 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2024. Dan 40 persennya dicairkan di 2023," ujar Fahamsyah.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2023