Panitia pengawas Pilkada Rejanglebong belum terima gaji

Rejanglebong (Antara) - Panitia Pengawas Pemilihan Umum untuk Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Rejanglebong Provinsi Bengkulu, mengeluhkan lambannya proses pembayaran gaji mereka untuk dua bulan berjalan.

"Sejak dilantik 27 April 2015 lalu sampai sekarang Panwaslu kabupaten belum gajian, dan hal yang sama juga dialami petugas Panwas kecamatan yang tersebar dalam 15 kecamatan di Rejanglebong," kata Ketua Panwaslu Rejanglebong Dodi Hendra di Rejanglebong, Minggu.

Belum adanya pembayaran gaji petugas pengawas Pilkada di daerah tersebut kata dia, karena proses pencairan dana hibah dari Pemkab Rejanglebong untuk Panwaslu dilakukan melalui mekanisme APBN, sehingga proses administrasinya lebih panjang dan membutuhkan waktu yang panjang, setelah penandatangan nota perjanjian hibah daerah (NPHD) pada 15 Juni 2015.

Selain anggota Panwaslu Kabupaten Rejanglebong yang belum menerima gaji tambah dia, juga dialami 45 anggota Panwascam dari 15 kecamatan yang dilantik 6 Juni 2015, serta 156 petugas pengawas lapangan (PPL) yang dilantik 18 Juni 2015.

Belum cairnya dana pembayaran gaji petugas pengawas Pilkada di daerah itu kata dia, tentu saja memberatkan mereka mengingat saat ini mereka sudah memasuki tahapan pelaksanaan Pilkada berupa verifikasi faktual.

Verifikasi faktual berkas dukungan pencalonan calon perseorangan terhitung 23 Juni sampai 6 Juli mendatang yang diikuti lima pasangan yang lolos verifikasi administrasi dari KPU setempat, dilakukan oleh panitia pemungutan suara (PPS) di 156 desa/kelurahan pada 15 kecamatan dengan pengawasan petugas Panwascam dan PPL.

Selain belum menerima pembayaran gaji kata dia, kinerja Panwaslu kabupaten dan Panwas kecamatan juga belum ditunjang sarana dan prasarana pendukung yang memadai termasuk staf berstatus PNS dengan jumlah minimal enam orang, sedangkan yang sudah mereka rekrut ialah tenaga honor dengan jumlah 13 orang.

Untuk itu dia berharap Pemkab Rejanglebong dapat membantu sarana dan prasarana kebutuhan kantor mereka dan proses pembayaran gaji Panwaslu kabupaten, kecamatan hingga petugas PPL di daerah itu dapat secepatnya diselesaikan sehingga nantinya bisa meringankan beban kinerja mereka. ***2***