Bengkulu (Antara) - Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah meminta seluruh pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di daerah itu untuk mempercepat serapan anggaran pendapatan belanja daerah dan nasional, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.
"Sekali lagi diingatkan kepada seluruh satuan kerja agar mempercepat serapan anggaran, baik daerah maupun pusat," katanya di Bengkulu, Selasa.
Saat penandatanganan kerja sama penyediaan air minum antara pemerintah provinsi dengan tiga kabupaten dan kota di Bengkulu, Gubernur mengatakan bahwa penyerapan anggaran dapat membantu memutar perekonomian daerah dan nasional.
Percepatan serapan anggaran juga menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan seluruh kementerian dan kepala daerah untuk mempercepat serapan APBD dan APBN.
Sebelumnya Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Provinsi Bengkulu, Buyung Azhari mengatakan realisasi serapan APBD setempat per 31 Agustus 2015 sebesar 51,35 persen.
"Provinsi Bengkulu menempati urutan 10 besar sebagai daerah dengan serapan anggaran terbaik," katanya.
Ia mengatakan realisasi anggaran di atas 55 persen dicapai 31 SKPD, realisasi di atas 50 persen hingga 54 persen sebanyak sembilan SKPD dan realisasi serapan 45 persen hingga 49 persen sebanyak lima SKPD.
Buyung menambahkan bahwa bahwa dari Rp2,25 triliun APBD tahun anggaran 2015, terbagi menjadi belanja tidak langsung sebesar Rp1,02 triliun dan belanja langsung sebesar Rp1,2 triliun.
Pada tahun anggaran 2015 kata dia terdapat 400 paket proyek yang terdiri dari 340 paket proyek APBD dan 60 paket APBN.
Dari jumlah paket tersebut sebanyak 321 paket sudah selesai lelang, sebanyak 23 paket dalam proses lelang dan sebanyak 15 paket dalam persiapan lelang.
"Kalau pemenang tender sudah mengambil dana awal 30 persen maka serapan akan semakin tinggi," katanya.
Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu, Sorjum Ahyan mengatakan aturan tentang restrukturisasi kementerian dan lembaga yang baru terbit pada Juni 2015 memperlambat serapan APBN di daerah.
"Beberapa aturan atau petunjuk teknis tentang pencairan anggaran baru diterbitkan sehingga realisasi penyerapan APBN lamban," katanya.
Hingga semester I tahun anggaran 2015 menurut dia, serapan APBN oleh Pemprov Bengkulu sebesar 23,13 persen. Bila digabungkan dengan beberapa bulan pada semester II tahun anggaran 2015 sudah mencapai 50 persen.
Sorjum mengatakan pada tahun anggaran 2015, jumlah dana APBN yang masuk ke wilayah Provinsi Bengkulu mencapai Rp4,8 triliun. Ia optimis serapan APBN di Bengkulu akan terealisasi hingga 90 persen.***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015
"Sekali lagi diingatkan kepada seluruh satuan kerja agar mempercepat serapan anggaran, baik daerah maupun pusat," katanya di Bengkulu, Selasa.
Saat penandatanganan kerja sama penyediaan air minum antara pemerintah provinsi dengan tiga kabupaten dan kota di Bengkulu, Gubernur mengatakan bahwa penyerapan anggaran dapat membantu memutar perekonomian daerah dan nasional.
Percepatan serapan anggaran juga menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan seluruh kementerian dan kepala daerah untuk mempercepat serapan APBD dan APBN.
Sebelumnya Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Provinsi Bengkulu, Buyung Azhari mengatakan realisasi serapan APBD setempat per 31 Agustus 2015 sebesar 51,35 persen.
"Provinsi Bengkulu menempati urutan 10 besar sebagai daerah dengan serapan anggaran terbaik," katanya.
Ia mengatakan realisasi anggaran di atas 55 persen dicapai 31 SKPD, realisasi di atas 50 persen hingga 54 persen sebanyak sembilan SKPD dan realisasi serapan 45 persen hingga 49 persen sebanyak lima SKPD.
Buyung menambahkan bahwa bahwa dari Rp2,25 triliun APBD tahun anggaran 2015, terbagi menjadi belanja tidak langsung sebesar Rp1,02 triliun dan belanja langsung sebesar Rp1,2 triliun.
Pada tahun anggaran 2015 kata dia terdapat 400 paket proyek yang terdiri dari 340 paket proyek APBD dan 60 paket APBN.
Dari jumlah paket tersebut sebanyak 321 paket sudah selesai lelang, sebanyak 23 paket dalam proses lelang dan sebanyak 15 paket dalam persiapan lelang.
"Kalau pemenang tender sudah mengambil dana awal 30 persen maka serapan akan semakin tinggi," katanya.
Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu, Sorjum Ahyan mengatakan aturan tentang restrukturisasi kementerian dan lembaga yang baru terbit pada Juni 2015 memperlambat serapan APBN di daerah.
"Beberapa aturan atau petunjuk teknis tentang pencairan anggaran baru diterbitkan sehingga realisasi penyerapan APBN lamban," katanya.
Hingga semester I tahun anggaran 2015 menurut dia, serapan APBN oleh Pemprov Bengkulu sebesar 23,13 persen. Bila digabungkan dengan beberapa bulan pada semester II tahun anggaran 2015 sudah mencapai 50 persen.
Sorjum mengatakan pada tahun anggaran 2015, jumlah dana APBN yang masuk ke wilayah Provinsi Bengkulu mencapai Rp4,8 triliun. Ia optimis serapan APBN di Bengkulu akan terealisasi hingga 90 persen.***3***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015