Mukomuko (Antara) - Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, akan membagikan peta kawasan hutan negara kepada puluhan desa yang berbatasan langsung dengan hutan tersebut.
Kepala Tata Usaha Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kabupaten Mukomuko M Rizon, di Mukomuko, Rabu, mengatakan, tahun ini instansi akan mencetak peta kawasan hutan negara untuk dibagikan ke desa yang berbatasan dengan hutan tersebut.
"Peta itu berisi gambaran umum kawasan hutan negara termasuk wilayah tugas KPHP di daerah ini," ujarnya.
Sehingga, katanya, peta ini dapat sebagai penguat agar masyarakat tahu batas wilayahnya dengan kawasan hutan negara yang tidak boleh digarap.
Ia mengatakan, peta kawasan hutan itu diberikan kepada perangkat desa yang berdekatan langsung dengan kawasan hutan produksi (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT) di daerah itu.
Ia menerangkan, instansi itu mencetak peta kawasan hutan negara, karena setiap melakukan sosialisasi tentang batas kawasan hutan negara ke masyarakat, pertanyaan mereka tidak tahu batas kawasan hutan tersebut.
"Masyarakat sendiri yang meminta peta agar mereka tahu mana yang lahan yang masuk dan tidak dalam kawasan hutan negara di wilayahnya," ujarnya.
Tidak hanya masyarakat, katanya, kalangan anggota DPRD setempat menyampaikan hal sama agar KPHP mencetak peta kawasan hutan negara.
Karena DPRD setempat, lanjutnya, menerima aspirasi mengenai itu langsung dari kalangan masyarakat di bawah.
"DPRD kita yang menyetujui anggaran untuk kegiatan pencetakan peta kawasan hutan negara di APBD perubahan tahun ini," ujarnya. ***3***
(T.KR-FTO/B/T007/T007) 07-10-2015 23:28:31
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015
Kepala Tata Usaha Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kabupaten Mukomuko M Rizon, di Mukomuko, Rabu, mengatakan, tahun ini instansi akan mencetak peta kawasan hutan negara untuk dibagikan ke desa yang berbatasan dengan hutan tersebut.
"Peta itu berisi gambaran umum kawasan hutan negara termasuk wilayah tugas KPHP di daerah ini," ujarnya.
Sehingga, katanya, peta ini dapat sebagai penguat agar masyarakat tahu batas wilayahnya dengan kawasan hutan negara yang tidak boleh digarap.
Ia mengatakan, peta kawasan hutan itu diberikan kepada perangkat desa yang berdekatan langsung dengan kawasan hutan produksi (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT) di daerah itu.
Ia menerangkan, instansi itu mencetak peta kawasan hutan negara, karena setiap melakukan sosialisasi tentang batas kawasan hutan negara ke masyarakat, pertanyaan mereka tidak tahu batas kawasan hutan tersebut.
"Masyarakat sendiri yang meminta peta agar mereka tahu mana yang lahan yang masuk dan tidak dalam kawasan hutan negara di wilayahnya," ujarnya.
Tidak hanya masyarakat, katanya, kalangan anggota DPRD setempat menyampaikan hal sama agar KPHP mencetak peta kawasan hutan negara.
Karena DPRD setempat, lanjutnya, menerima aspirasi mengenai itu langsung dari kalangan masyarakat di bawah.
"DPRD kita yang menyetujui anggaran untuk kegiatan pencetakan peta kawasan hutan negara di APBD perubahan tahun ini," ujarnya. ***3***
(T.KR-FTO/B/T007/T007) 07-10-2015 23:28:31
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015