Konfilk Korea Utara dengan Korea Selatan seperti tidak ada ujungnya sejak dua negara tersebut sepakat untuk melakukan perjanjian gencatan senjata pada 27 Juli 1953 atau beberapa tahun setelah perang proksi panjang yang melibatkan dua negara adikuasa Uni Sovyet dan Amerika Serikat.
Perjanjian itu mengakhiri pertempuran dalam Perang Korea yang berlangsung dari 1950 hingga 1953. Meskipun perjanjian ini menghentikan permusuhan aktif, secara teknis kedua negara masih dalam keadaan perang karena tidak ada perjanjian perdamaian resmi yang pernah ditandatangani.
Zona Demiliterisasi Korea (DMZ) didirikan sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata ini, memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan hingga saat ini.
Ketegangan dua negara kerap mengendur dan mengencang seiring perkembangan zaman. Kendati begitu, berikut ini terdapat fakta-fakta yang perlu diperhatikan dalam linimassa konflik dua negara serumpun tersebut.
Sebuah balon yang diyakini dikirim oleh Korea Utara, membawa berbagai benda termasuk benda yang tampak seperti sampah, difoto di Incheon, Korea Selatan, 2 Juni 2024. ANTARA/Yonhap via REUTERS/pri. (via REUTERS/YONHAP NEWS AGENCY)
1. Perluasan Persenjataan Nuklir
Pejabat Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Pranay Vaddi, menyatakan bahwa Korea Utara, China, dan Rusia sedang memperluas dan mendiversifikasi persenjataan nuklir mereka dengan kecepatan tinggi. Hal ini menunjukkan sedikit atau tidak adanya minat terhadap pengendalian senjata.
2. Kerja Sama Militer Korut dengan Rusia dan China
Ketiga negara tersebut, bersama dengan Iran, meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang bertentangan dengan perdamaian dan stabilitas. Ini mengancam Amerika Serikat, sekutu, dan mitra mereka, serta memperburuk ketegangan regional.
3. Langkah AS Menghadapi Ancaman Nuklir
Presiden Joe Biden mengeluarkan pedoman penggunaan senjata nuklir yang diperbarui untuk menghadapi realitas era nuklir baru. AS juga mengejar varian modern dari bom gravitasi nuklir B61 dan memperpanjang umur kapal selam rudal balistik kelas Ohio untuk memastikan kemampuan pencegahan yang diperluas.
4. Situasi Hak Asasi Manusia di Korea Utara
PBB memperingatkan situasi mengkhawatirkan di Korea Utara, menyerukan diakhirinya "isolasi diri" negara itu. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, menyatakan bahwa penindasan terhadap kebebasan bergerak dan kebebasan berekspresi memperburuk kondisi sosial ekonomi dan kerja paksa di negara tersebut.
Arsip Foto - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menghadiri perayaan di Pyongyang, Jumat (8/9/2023). ANTARA/KCNA via Xinhua/am.
5. Insiden Pelanggaran Perbatasan
Tentara Korea Utara sempat melintasi Garis Demarkasi Militer di zona demiliterisasi yang memisahkan kedua Korea. Insiden ini terjadi beberapa kali, dan pada salah satu kejadian, sekitar 20 hingga 30 tentara Korut melintasi perbatasan, yang kemudian dipaksa mundur oleh tembakan peringatan militer Korea Selatan.
6. Kegiatan Militer di Daerah Garis Depan
Korea Utara telah mengerahkan ratusan tentara di daerah garis depan sejak April untuk melakukan berbagai kegiatan militer seperti menanam ranjau, mendirikan tembok, dan membangun jalan. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk memperkuat kontrol internal dan mencegah pelintasan perbatasan.
7. Kerja Sama Rusia-Korea Utara
Kerja sama antara Rusia dan Korea Utara semakin mendalam, terutama dalam bidang militer. Presiden Rusia, Vladimir Putin, baru-baru ini mengunjungi Korea Utara dan berjanji untuk memperdalam hubungan bilateral, termasuk dalam penjualan amunisi dan senjata.
8. Ketegangan dengan Korea Selatan
Ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan semakin meningkat. Korea Utara baru-baru ini mengirimkan balon berisi sampah ke Seoul, sementara Korea Selatan membalas dengan propaganda anti-rezim menggunakan pengeras suara dan pamflet di sepanjang perbatasan.
Ilustrasi - Lapangan Kim Il-Sung di Pyongyang, Korea Utara. (ANTARA/Pixabay/am)
9. Ketegangan Propaganda
Aktivitas propaganda timbal balik antara Korea Utara dan Korea Selatan terus memanas, memperburuk hubungan antara kedua negara yang telah terpecah sejak Perang Korea pada tahun 1950.
10. Seruan untuk Keterbukaan
Komisaris PBB menekankan perlunya Korea Utara untuk membuka diri dan terlibat kembali dengan komunitas internasional. Ini dianggap sebagai langkah awal untuk mengakhiri isolasi diri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Korea Utara.
Dengan meningkatnya ketegangan dan ancaman nuklir, situasi di Semenanjung Korea terus menjadi perhatian global, menuntut solusi diplomatik yang mendesak untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.
