Pemerintah Provinsi terus mempercepat penyederhanaan birokrasi untuk pemerintahan kabupaten dan kota di "Bumi Rafflesia" sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai demi mewujudkan pelayanan yang efektif bagi masyarakat.
"Salah satu tugas dan fungsi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat adalah mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan masyarakat," kata Asisten III Setda Provinsi Bengkulu Nandar Munadi di Bengkulu, Jumat.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menggelar rapat koordinasi (Rakor) evaluasi pembinaan dan pengendalian penataan perangkat darah kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu, pada Kamis 17-19 Juli 2024.
Rapat tersebut kata dia bertujuan memfasilitasi kabupaten/kota dalam percepatan penyederhanaan birokrasi pada instansi pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Hal itu menindaklanjuti arahan dari Kemendagri RI melalui Ditjen Otonomi Daerah yang meminta Pemerintah Provinsi, kabupaten dan kota untuk segera menyelesaikan penyederhanaan birokrasi di pemerintahan daerah masing-masing," ucap Nandar Munadi.
Dia mengatakan akselerasi penyederhanaan birokrasi melalui beberapa tahapan diantaranya, penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah serta penyetaraan jabatan serta pelaksanaan sistem kerja.
"Untuk mendukung pelaksanaan sistem kerja, harus disiapkan regulasi hukum berupa peraturan kepala daerah (Perbup/Perwal) sebagai panduan dan pedoman dalam melaksanakan dan menyelesaikan tahapan akhir penyederhanaan birokrasi," ucap Nandar.
Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap pemerintahan kabupaten dan kota bisa segera menyiapkan bahan dan dokumen untuk percepatan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi itu.
"Menyiapkan bahan penyederhanaan birokrasi pada instansi pemerintah kabupaten/kota, berupa dokumen rancangan peraturan bupati/peraturan wali kota," ujarnya.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024