BKKBN segera identifikasi kampung KB di sejumlah kabupaten

Bengkulu (Antara-IPKB) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bengkulu segera mengidentifikasi kampung sejahtera atau kampung KB di sejumlah kabupaten di daerah itu.

Identifikasi agar mengetahui lebih dari dekat permasalahan yang ada baik sosial, ekonomi untuk dapat dipetakan. Dengan itu akan memudahkan dalam penggerakan dan pelaksanaan program pembangunan kependudukan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kata Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (DALDUK) BKKBN Iskandar kepada wartawan di Bengkulu belum lama ini.

Melalui langkah tersebut akan mengangkat kearifan lokal, yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat di daerah itu, katanya.

Identifikasi merupakan langkah lanjutan dalam menindaklanjuti program kampung sejahtera yang telah dicanangkan pada akhir tahun lalu.

Indentifikasi kampung sejahtera, akan dilakukan oleh tenaga penyuluh KB di tiap daerah kabupaten, kata Iskandar.

Dengan demikian itu, maka permasalah yang ada di daerah itu dapat diatasi dengan pelaksanaan program melalui sinergisitas lintas sektor.

Ia mengatakan, bahwa lebih awal BKKBN setempat bersama beberapa instansi gelar sosialisasikan kebijakan dan strategi pengendalian kependudukan.

Hal itu upaya penyerasian kebijakan kependudukan dan KB. Agar terintegrasinya berbagai kebijakan baik tingkat pusat hingga daerah, kata Iskandar.

Iskandar menambahkan, sebelumnya pemerintah provinsi setempat pada awal tahun ini telah membentuk kampung KB disejumlah daerah kabupaten. "Di Bengkulu terdapat 10 kampung KB yang." 

"Sosialisasi telah dilaksanakan di empat kabupaten, antaralain Kabupaten Rejanglebong, Lebong, Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara." 

Dari sosialisasi kebijakan kependudukan di kabupaten tersebut, pihaknya mengindentifikasi beberapa kearifan lokal tiap daerah untuk ditindaklanjuti yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.   

Adapun tujuan diseminasi kebijakan kependudukan di kampung sejahtera itu, untuk meningkatkan sinergisitas antar lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat. Sehingga dapat terintegrasinya program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan.(rs)