Dinkes Mukomuko selektif gunakan anggaran bayar iuran BPJS Kesehatan

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, terpaksa selektif dalam menggunakan anggaran untuk pembayaran iuran kepesertaan BPJS melalui Program Universal Health Coverage (UHC) karena anggaran untuk itu sudah menipis.

"Modelnya itu, kami ini anggarannya terbatas, dalam arti kata untuk pendaftar. Jadi yang diutamakan yang sakit dan tidak mampu," kata Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mukomuko Jajad Sudrajat saat dihubungi dari Mukomuko, Jumat.

Ia mengatakan hal itu menanggapi keluhan dari sejumlah warga Desa Pondok Suguh yang kecewa ketika mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan di Dinkes, tetapi petugas mengatakan kuota sudah penuh.

Jajad mengatakan untuk warga yang datang tidak sakit dan hanya sekedar ingin registrasi kartu memang diabaikan dulu, karena belum dimanfaatkan kartu BPJS Kesehatannya.  Namun, kalau warga datang dalam kondisi sakit, kata dia, pasti dilayani, diregister kepesertaannya di BPJS.

Terkait dengan anggaran pembayaran iuran kepesertaan BPJS tahun ini sebesar Rp4, 8 miliar, kata dia, dari seharusnya Rp11 miliar untuk mengakomodasi 20 ribu penduduk yang tidak mendapat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dengan anggaran yang ada saat ini, menurut dia, hanya mampu mengakomodasi sebanyak 10 ribu peserta, makanya pada akhir tahun ini yang dikhawatirkan anggaran untuk itu jebol dan pihaknya menghindari berutang ke BPJS.

"Makanya kami selektif, bahasanya jangan seperti itu, tidak ada kuota atau kuota penuh. Kuota terbuka, cuma selektif untuk peserta yang benar-benar membutuhkan," ujarnya.

Ia memastikan kalau ada warga yang sakit dan tidak mampu datang ke Dinas Kesehatan pasti dibuka kuotanya.

Menurutnya, kalau bisa BPJS Kesehatan dipakai untuk berobat, kalau meregister saja, maka ditahan dulu. "Kasihan nanti ada warga yang butuh, tidak mampu, tetapi anggaran tidak mencukupi," ucapnya.

Ia mengatakan kalau ada peserta yang datang sakit dibuktikan dengan rawat inap dan berobat kemana maka akan diaktifkan BPJS-nya, syaratnya tetap warga miskin.

"Anggaran yang ada di akhir tahun ini sudah menipis, tinggal ratusan juta rupiah dan tahun ini tinggal dua bulan lagi, nanti ada warga yang benar-benar butuh tidak bisa bisa masuk, kasihan," ujarnya.

Sementara itu diakuinya sebelumnya semua diakomodir.