Mukomuko (Antara) - Pemerintah Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu mengusulkan pengangkatan 1.725 orang pegawai daerah dengan perjanjian kontrak guna menutupi kekurangan pegawai negeri sipil (PNS) di daerah itu.
"Kita tidak menambah `person` baru, tetapi menyelamatkan honorer daerah yang sudah ada. Itu data yang lama kita SK-kan lagi," kata Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko Syafkani di Mukomuko, Kamis.
Sebanyak 1.725 orang yang diusulkan diangkat menjadi pegawai daerah dengan perjanjian kontrak itu merupakan honorer daerah yang telah berakhir kontrak kerjanya terhitung bulan Desember 2015.
Ribuan calon pegawai daerah dengan perjanjian kontrak itu terdiri atas 1.529 orang guru dan staf tata usaha, 150 orang teknis, dan 47 orang satuan polisi pamong praja (Satpol PP).
Sekda mengatakan saat ini sedang berjalan tahap verifikasi tingkat pertama yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setempat.
"Masih ada verifikasi tahap kedua dan ketiga di tingkat pemerintah setempat," ujarnya.
Ia menyatakan bupati setempat memanfaatkan wewenang mengambil keputusan dalam keadaan darurat atau diskresi dengan mengangkat 1.725 tenaga honorer untuk menyelamatkan jalan pemerintahan, baik di bidang pendidikan dan pemerintah di SKPD.
Ia mengatakan kalau hal tersebut tidak dilakukan oleh bupati maka akan banyak lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) tutup serta SD dan SMP yang tidak beroperasi normal karena kekurangan guru.
"Sekolah ini tersebar di berbagai tingkatan," ujarnya.
Lebih lanjut ia menyatakan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. ***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
"Kita tidak menambah `person` baru, tetapi menyelamatkan honorer daerah yang sudah ada. Itu data yang lama kita SK-kan lagi," kata Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko Syafkani di Mukomuko, Kamis.
Sebanyak 1.725 orang yang diusulkan diangkat menjadi pegawai daerah dengan perjanjian kontrak itu merupakan honorer daerah yang telah berakhir kontrak kerjanya terhitung bulan Desember 2015.
Ribuan calon pegawai daerah dengan perjanjian kontrak itu terdiri atas 1.529 orang guru dan staf tata usaha, 150 orang teknis, dan 47 orang satuan polisi pamong praja (Satpol PP).
Sekda mengatakan saat ini sedang berjalan tahap verifikasi tingkat pertama yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setempat.
"Masih ada verifikasi tahap kedua dan ketiga di tingkat pemerintah setempat," ujarnya.
Ia menyatakan bupati setempat memanfaatkan wewenang mengambil keputusan dalam keadaan darurat atau diskresi dengan mengangkat 1.725 tenaga honorer untuk menyelamatkan jalan pemerintahan, baik di bidang pendidikan dan pemerintah di SKPD.
Ia mengatakan kalau hal tersebut tidak dilakukan oleh bupati maka akan banyak lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) tutup serta SD dan SMP yang tidak beroperasi normal karena kekurangan guru.
"Sekolah ini tersebar di berbagai tingkatan," ujarnya.
Lebih lanjut ia menyatakan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. ***4***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016