Pasca otonomi program KB perlu ditanggapi serius

Bengkulu (Antara-IPKB) - Raport merah program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga pasca otonomi daerah. Membuat program tersebut perlu diwaspadai dan tanggapan serius oleh pemangku kepentingan. 

Raport merah program tersebut terjadi pada beberapa indikator, yakni laju pertumbuhan penduduk (LPP) kelahiran total (TFR), kesertaan ber-KB, unmet need atau PUS tidak terlayani hingga pada indikator kelahiran usia remaja.

Beberapa indikator tersebut telah masuk dalam rencana strategis BKKBN 2015-2019, dengan menurunkan laju pertumbuhan penduduk (LPP) 1,38 persen dari 1,49 persen. TFR 2,37, meningkatkan CPR sebesar 65,2 persen, menekan angka unmet need dari 10,5 menjadi 8,5 persen serta menurunkan angka kalhiran remaja (ASFR) 46/1000 dari 48/1000 kelahiran.

Kondisi progam demikian itu menjadikan alasan dilaksanakannya konsolidasi program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga (KKBPK)bersama tenaga lini lapangan, pada awal bulan lalu, kata Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Lini Lapangan (HUBALILA) BKKBN Bengkulu Sudirwan kepada media di kantornya awal Juni belum lama ini.

Ia mengatakan, konsolidasi tenaga lini lapangan diikuti peserta sebanyak 302 orang unsur PKB/PLKB se-Provinsi Bengkulu. Itu dilakukan dalam rangka workshop tentang alih kelola PKB/PLKB menjadi urusan pusat, katanya.

Dengan tujuan dan harapan melalui konsolidasi itu dapat memberikan masukan kepada pemangku kepentingan tentang rumusan kebijakan pengelola tenaga penyuluh dan petugas KB.

Dirwaan menambahkan, konsolidasi bertujuan untuk mengetahui dengan benar arah kebijakan dan tehnis alih kelola.

Dan bertujuan agar meningkatnya pengetahuan dan sikap keterampilan serta motivasi PLKB/PKB, pungkasnya. (rs)