Bengkulu (Antara) - Warga Desa Rawa Indah, Kabupaten Seluma, Bengkulu, mengharapkan pemerintah daerah mengakomodir pengalokasian dana desa untuk mitigasi atau pengurangan risiko bencana.
Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Rawa Indah, Andy Wijaya saat Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pengurangan Risiko Bencana di Bengkulu, Jumat mengatakan upaya mitigasi dan tanggap bencana membutuhkan biaya operasional sehingga pihaknya mengharapkan alokasi dana desa untuk mendanai kegiatan forum.
"Apalagi wilayah Desa Rawa Indah berada di pesisir pantai Barat Sumatera yang rawan gempa bumi dan tsunami jadi kegiatan mitigasi sangat penting," kata Andy.
Ia mengatakan, tidak hanya ancaman gempa bumi dan tsunami, wilayah mereka juga rawan bencana banjir sehingga anggota forum pengurangan risiko bencana mengharapkan dukungan dari dana desa.
Namun, kendalanya kata Andy, saat pihaknya mengusulkan kebutuhan anggaran tersebut melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, perangkat desa menolak.
"Alasannya tidak ada aturan yang memperbolehkan dana desa untuk forum bencana, jadi kami mengharapkan pemerintah daerah kabupaten membuat peraturan daerah yang memperbolehkan dana desa untuk mitigasi bencana," kata dia.
Selain kebutuhan dana operasional forum, Andy juga mempertanyakan pembangunan shelter tsunami yakni bangunan berlantai empat yang dibangun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di desa mereka.
Pembangunan fasilitas tersebut dilakukan pada 2014 dengan alokasi dana Rp14 miliar dari pemerintah pusat, namun hingga saat ini belum diserahterimakan ke pemerintah daerah sehingga tidak dapat dioperasionalkan oleh masyarakat.
"Karena tidak ada yang bertanggungjawab maka saat ini beberapa bagian bangunan sudah rusak, fasilitas berupa pembangkit listrik tenaga surya juga sudah hilang," kata dia.
Andy mengharapkan pemerintah daerah segera mengoperasionalkan bangunan tersebut sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
Kabid PraBencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu, Ahmad Devi mengatakan aturan yang kompleks dalam proses pengalihan fasilitas yang bersumber dari dana hibah menjadi kendala dalam pengoperasian shelter tsunami tersebut.
"Tapi sekarang aturannya sudah disederhanakan, jadi dalam dua bulan ke depan akan ada keputusan terkait serah terima shelter tsunami itu," katanya.***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Rawa Indah, Andy Wijaya saat Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pengurangan Risiko Bencana di Bengkulu, Jumat mengatakan upaya mitigasi dan tanggap bencana membutuhkan biaya operasional sehingga pihaknya mengharapkan alokasi dana desa untuk mendanai kegiatan forum.
"Apalagi wilayah Desa Rawa Indah berada di pesisir pantai Barat Sumatera yang rawan gempa bumi dan tsunami jadi kegiatan mitigasi sangat penting," kata Andy.
Ia mengatakan, tidak hanya ancaman gempa bumi dan tsunami, wilayah mereka juga rawan bencana banjir sehingga anggota forum pengurangan risiko bencana mengharapkan dukungan dari dana desa.
Namun, kendalanya kata Andy, saat pihaknya mengusulkan kebutuhan anggaran tersebut melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, perangkat desa menolak.
"Alasannya tidak ada aturan yang memperbolehkan dana desa untuk forum bencana, jadi kami mengharapkan pemerintah daerah kabupaten membuat peraturan daerah yang memperbolehkan dana desa untuk mitigasi bencana," kata dia.
Selain kebutuhan dana operasional forum, Andy juga mempertanyakan pembangunan shelter tsunami yakni bangunan berlantai empat yang dibangun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di desa mereka.
Pembangunan fasilitas tersebut dilakukan pada 2014 dengan alokasi dana Rp14 miliar dari pemerintah pusat, namun hingga saat ini belum diserahterimakan ke pemerintah daerah sehingga tidak dapat dioperasionalkan oleh masyarakat.
"Karena tidak ada yang bertanggungjawab maka saat ini beberapa bagian bangunan sudah rusak, fasilitas berupa pembangkit listrik tenaga surya juga sudah hilang," kata dia.
Andy mengharapkan pemerintah daerah segera mengoperasionalkan bangunan tersebut sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
Kabid PraBencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu, Ahmad Devi mengatakan aturan yang kompleks dalam proses pengalihan fasilitas yang bersumber dari dana hibah menjadi kendala dalam pengoperasian shelter tsunami tersebut.
"Tapi sekarang aturannya sudah disederhanakan, jadi dalam dua bulan ke depan akan ada keputusan terkait serah terima shelter tsunami itu," katanya.***4***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016