Mukomuko (Antara) - Sebanyak tujuh dari 148 desa di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu belum mencairkan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahap pertama sebesar 60 persen.
"Dari tujuh desa tersebut, tiga desa belum mencairkan DD dan empat desa belum mencairkan ADD," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko Badi Uzaman di Mukomuko, Minggu.
Badi telah membuat surat untuk kecamatan dan desa agar segera mencairkan DD dan ADD tersebut.
BPMPD akan memberikan kemudahan kepada tujuh desa tersebut mencairkan sebesar 60 persen dana desa pada tahap pertama tahun 2016.
"Silahkan dari desa mengambil dana tersebut. Tidak perlu rekomendasi camat dan instansi ini," ujarnya.
Kendati demikian, katanya, perangkat desa tersebut harus tetap melengkapi persyaratan sebelum mencairkan dana desa tersebut.
Dijelaskannya, tidak ada sanksi terhadap desa yang terlambat mencairkan dana desa tersebut.
Dana tersebut tetap utuh dan bisa dicairkan kapan saja.
Desa yang belum mencairkan Dana Desa dikhwatirkan tidak bisa melaksanakan kegiatan pembangunan desanya termasuk membayar gaji perangkatnya.
"Pencairan DD dan ADD tahap pertama tahun ini sebesar 60 persen. Setelah ini sebesar 40 persen," ujarnya.
Ia menyebutkan sebesar Rp111 miliar dana untuk 148 desa di daerah itu yang bersumber dari APBN sebesar Rp90 miliar dan APBD Rp21 miliar. Setiap desa menerima sebesar Rp700-Rp900 juta. ***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
"Dari tujuh desa tersebut, tiga desa belum mencairkan DD dan empat desa belum mencairkan ADD," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko Badi Uzaman di Mukomuko, Minggu.
Badi telah membuat surat untuk kecamatan dan desa agar segera mencairkan DD dan ADD tersebut.
BPMPD akan memberikan kemudahan kepada tujuh desa tersebut mencairkan sebesar 60 persen dana desa pada tahap pertama tahun 2016.
"Silahkan dari desa mengambil dana tersebut. Tidak perlu rekomendasi camat dan instansi ini," ujarnya.
Kendati demikian, katanya, perangkat desa tersebut harus tetap melengkapi persyaratan sebelum mencairkan dana desa tersebut.
Dijelaskannya, tidak ada sanksi terhadap desa yang terlambat mencairkan dana desa tersebut.
Dana tersebut tetap utuh dan bisa dicairkan kapan saja.
Desa yang belum mencairkan Dana Desa dikhwatirkan tidak bisa melaksanakan kegiatan pembangunan desanya termasuk membayar gaji perangkatnya.
"Pencairan DD dan ADD tahap pertama tahun ini sebesar 60 persen. Setelah ini sebesar 40 persen," ujarnya.
Ia menyebutkan sebesar Rp111 miliar dana untuk 148 desa di daerah itu yang bersumber dari APBN sebesar Rp90 miliar dan APBD Rp21 miliar. Setiap desa menerima sebesar Rp700-Rp900 juta. ***3***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016