Bengkulu (Antara) - Anggota Dewan Ketahan Nasional dan sejumlah pejabat daerah Provinsi Bengkulu membahas sejumlah persoalan dan kebutuhan daerah ini untuk pembangunan, salah satunya kebutuhan energi listrik dan konektivitas antarprovinsi.
Deputi Pengembangan, Dewan Ketahanan Nasional, Khairul Arifin di Bengkulu, Jumat mengatakan, listrik merupakan kebutuhan mendasar untuk mengembangkan pembangunan suatu daerah, karena itu perlu menjadi prioritas.
"Permasalahan kebutuhan listrik di Bengkulu ternyata berkaitan dengan pembangunan jaringan atau transmisi interkoneksi dari PLTA Musi," ucap Khairul.
Persoalan yang dihadapi daerah dalam percepatan pembangunan, termasuk kebutuhan listrik tersebut menurutnya akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hasil kunjungan kerja tim Wantannas ke Kabupaten Kepahiang menemukan potensi listrik yang dihasilkan PLTA Musi yang mencapai 210 Megawatt, belum dapat dinikmati Bengkulu karena belum terbangun jaringan interkoneksi.
"Padahal, informasi yang kami himpun bahwa Bengkulu hanya butuh 140 hingga 145 Megawatt, jadi seharusnya tidak terjadi krisis listrik," ujarnya.
Selain membahas persoalan energi, tim Wantannas juga membahas tentang akses konektivitas Bengkulu dengan provinsi tetangga yang perlu ditingkatkan, salah satunya Bengkulu menuju Sumatera Selatan.
Pemerintah Provinsi Bengkulu merencanakan dua jalur alternatif yang akan menghubungkan Bengkulu dengan Sumater Selatan untuk mendukung akses yang saat ini sudah ada yakni jalan yang menghubungkan Muara Sahung, Kabupaten Kaur (Bengkulu) menuju Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan (Sumsel).
Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Sudoto yang menerima tim dari Wantannas mengatakan sejumlah permasalahan daerah tersebut diharapkan menjadi bahan untuk disampaikan ke pemerintah pusat, terutama tentang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan.
"Ada empat jalur konektivitas Bengkulu dengan provinsi tetangga yang melintasi kawasan hutan jadi perlu izin pinjam pakai dari kementerian," imbuh Sudoto.
Sementara pembangunan jaringan interkoneksi untuk mengalirkan daya dari PLTA Musi menuju wilayah lainnya di Bengkulu masih diupayakan oleh Pemprov dan PLN, terutama proses pembebasan lahan untuk membangun tapak transmisi.
Tim Wantannas yang hadir pada pertemuan di Kantor Gubernur Bengkulu tersebut antara lain Pembantu Deputi Urusan Hukum dan Perundang-undangan, Brigjend Pol Sukma Edi Mulyono, Pembantu Deputi Urusan Pertahanan Keamanan dan Kedeputian Pengembangan, Brigjen TNI Afanti S Uloli, dan Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Keuangan dan Moneter Kedeputian, Any Hendriatny.***1***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
Deputi Pengembangan, Dewan Ketahanan Nasional, Khairul Arifin di Bengkulu, Jumat mengatakan, listrik merupakan kebutuhan mendasar untuk mengembangkan pembangunan suatu daerah, karena itu perlu menjadi prioritas.
"Permasalahan kebutuhan listrik di Bengkulu ternyata berkaitan dengan pembangunan jaringan atau transmisi interkoneksi dari PLTA Musi," ucap Khairul.
Persoalan yang dihadapi daerah dalam percepatan pembangunan, termasuk kebutuhan listrik tersebut menurutnya akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hasil kunjungan kerja tim Wantannas ke Kabupaten Kepahiang menemukan potensi listrik yang dihasilkan PLTA Musi yang mencapai 210 Megawatt, belum dapat dinikmati Bengkulu karena belum terbangun jaringan interkoneksi.
"Padahal, informasi yang kami himpun bahwa Bengkulu hanya butuh 140 hingga 145 Megawatt, jadi seharusnya tidak terjadi krisis listrik," ujarnya.
Selain membahas persoalan energi, tim Wantannas juga membahas tentang akses konektivitas Bengkulu dengan provinsi tetangga yang perlu ditingkatkan, salah satunya Bengkulu menuju Sumatera Selatan.
Pemerintah Provinsi Bengkulu merencanakan dua jalur alternatif yang akan menghubungkan Bengkulu dengan Sumater Selatan untuk mendukung akses yang saat ini sudah ada yakni jalan yang menghubungkan Muara Sahung, Kabupaten Kaur (Bengkulu) menuju Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan (Sumsel).
Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Sudoto yang menerima tim dari Wantannas mengatakan sejumlah permasalahan daerah tersebut diharapkan menjadi bahan untuk disampaikan ke pemerintah pusat, terutama tentang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan.
"Ada empat jalur konektivitas Bengkulu dengan provinsi tetangga yang melintasi kawasan hutan jadi perlu izin pinjam pakai dari kementerian," imbuh Sudoto.
Sementara pembangunan jaringan interkoneksi untuk mengalirkan daya dari PLTA Musi menuju wilayah lainnya di Bengkulu masih diupayakan oleh Pemprov dan PLN, terutama proses pembebasan lahan untuk membangun tapak transmisi.
Tim Wantannas yang hadir pada pertemuan di Kantor Gubernur Bengkulu tersebut antara lain Pembantu Deputi Urusan Hukum dan Perundang-undangan, Brigjend Pol Sukma Edi Mulyono, Pembantu Deputi Urusan Pertahanan Keamanan dan Kedeputian Pengembangan, Brigjen TNI Afanti S Uloli, dan Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Keuangan dan Moneter Kedeputian, Any Hendriatny.***1***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016