Bengkulu (Antara) - Pemerintah Provinsi Bengkulu berencana mengadopsi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik atau e-government yang sudah diterapkan Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sekaligus menciptakan pemerintahan bebas korupsi.

"Kami berkomitmen menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi dan Pemko Surabaya siap memberikan aplikasi layanan dan prosesnya didampingi KPK," kata Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti usai rapat koordinasi dan supervisi (korsup) pencegahan korupsi yang digelar Pemprov Bengkulu dan KPK di Bengkulu, Rabu.

Ia mengatakan keseriusan pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menciptakan pemerintahan yang berintegritas dan bersih dari korupsi diawali dengan penandatanganan pakta integritas oleh para pejabat setempat.

Ada tiga poin dalam pakta integritas tersebut yakni pejabat berkomitmen tidak korupsi, tidak terlibat narkoba dan tidak menggunakan kewenangannya dalam kepentingan bisnis.

Untuk menindaklanjuti pakta integritas tersebut, Pemprov Bengkulu menggandeng KPK untuk pencegahan korupsi sekaligus penguatan tata kelola pemerintahan.

"Kami menyiapkan sumber daya manusia yang akan belajar tentang aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik ke Kota Surabaya," ucapnya.

Hadir dalam korsup yang diikuti para kepala daerah kabupaten dan kota serta ratusan pejabat eselon II dan III itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Bupati Sidoarjo, Syaiful Ilah yang memaparkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pemerintahan elektronik atau e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

Sistem tersebut dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dalam forum itu menyampaikan bahwa membangun sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi tersebut sudah dimulainya sejak 2003 saat masih berstatus birokrat.

"Awalnya berat membangun ini, bahkan saya mendapat ancaman bunuh, tapi tidak ada yang instan kalau mau hasil baik," kata Risma.

Ia mengatakan saat ini Pemko Surabaya dapat membangun kota dan memberikan pelayanan publik serta melayani warganya dengan optimalisasi anggaran APBD sebesar Rp7,9 triliun.***2***

Pewarta: Helti Marini Sipayung

Editor : Musriadi


COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016