Bengkulu (Antara) - Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan meminta masyarakat tidak resisten atau mudah menolak terhadap berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah.
Helmi Hasan di Bengkulu, Sabtu, mengatakan, saat ini, masyarakat begitu mudah menolak sampai menggelar aksi unjuk rasa saat program tersebut jauh dari rampung.
"Beri waktu, selesaikan pembangunannya, nanti kalau ternyata tidak positif atau tidak menguntungkan, ya bisa dievaluasi," kata dia.
Sikap penolakan yang ekstrim kata Helmi hanya akan menyisakan berbagai masalah dalam pembangunan dan program yang diciptakan, masyarakat pun juga tidak dapat merasakan manfaat dari program tersebut.
"Tidak haram hukumnya pemerintah dalam mengevaluasi program. Sebuah pogram itu tidak hanya sampai pada tahap rampung saja, tapi dievaluasi, dimana kekurangannya akan diperbaiki," kata dia lagi.
Seperti pembangunan infrastruktur Pasar Percontohan Nasional PPN Panorama yang mendapat penolakan dari pedagang setempat, sedangkan pembangunan itu sebenarnya merupakan realisasi dari aspirasi pedagang.
Pedagang PPN Panorama selama ini mengelukan banyaknya pedagang kaki lima (PKL) di luar pasar, hal itu menjadi penyebab utama padagang di dalam pasar menjadi merugi.
Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah kota membangun pagar beton setinggi dua meter lebih mengelilingi pasar.
Namun ternyata mendapat penolakan pedagang, pagar tersebut dinilai mengancam keselamatan dan membuat para pedagang semakin terisolasi dari pembeli.
"Padahal, program ini belum rampung, setelah pagar ini selesai baru kita masukkan seluruh PKL yang di luar pasar ke dalam, nantinya seluruh pembeli pasti masuk ke dalam pasar," kata Kepala Dinas PU Kota Bengkulu Syafriandi.
Dengan adanya pagar tersebut juga dapat menghalangi para PKL kembali berjualan di jalan luar Pasar Panorama, sesuai dengan yang diharapkan pedagang.
"Dengan adanya dinding pagar, itu menjadi dasar penertiban di luar pasar serta menerapkan aturan dan sanksi yang nantinya berlaku. Oleh karena itu beri waktu pemerintah merampungkan programnya," ujar Syafriandi. ***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
Helmi Hasan di Bengkulu, Sabtu, mengatakan, saat ini, masyarakat begitu mudah menolak sampai menggelar aksi unjuk rasa saat program tersebut jauh dari rampung.
"Beri waktu, selesaikan pembangunannya, nanti kalau ternyata tidak positif atau tidak menguntungkan, ya bisa dievaluasi," kata dia.
Sikap penolakan yang ekstrim kata Helmi hanya akan menyisakan berbagai masalah dalam pembangunan dan program yang diciptakan, masyarakat pun juga tidak dapat merasakan manfaat dari program tersebut.
"Tidak haram hukumnya pemerintah dalam mengevaluasi program. Sebuah pogram itu tidak hanya sampai pada tahap rampung saja, tapi dievaluasi, dimana kekurangannya akan diperbaiki," kata dia lagi.
Seperti pembangunan infrastruktur Pasar Percontohan Nasional PPN Panorama yang mendapat penolakan dari pedagang setempat, sedangkan pembangunan itu sebenarnya merupakan realisasi dari aspirasi pedagang.
Pedagang PPN Panorama selama ini mengelukan banyaknya pedagang kaki lima (PKL) di luar pasar, hal itu menjadi penyebab utama padagang di dalam pasar menjadi merugi.
Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah kota membangun pagar beton setinggi dua meter lebih mengelilingi pasar.
Namun ternyata mendapat penolakan pedagang, pagar tersebut dinilai mengancam keselamatan dan membuat para pedagang semakin terisolasi dari pembeli.
"Padahal, program ini belum rampung, setelah pagar ini selesai baru kita masukkan seluruh PKL yang di luar pasar ke dalam, nantinya seluruh pembeli pasti masuk ke dalam pasar," kata Kepala Dinas PU Kota Bengkulu Syafriandi.
Dengan adanya pagar tersebut juga dapat menghalangi para PKL kembali berjualan di jalan luar Pasar Panorama, sesuai dengan yang diharapkan pedagang.
"Dengan adanya dinding pagar, itu menjadi dasar penertiban di luar pasar serta menerapkan aturan dan sanksi yang nantinya berlaku. Oleh karena itu beri waktu pemerintah merampungkan programnya," ujar Syafriandi. ***2***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016