Bengkulu (Antara) - Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu meningkatkan pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang ada di daerah ini, terkait maraknya kasus penyalahgunaan izin tinggal yang ditemukan oleh petugas Kantor Imigrasi setempat.
"Pengawasan ditingkatkan untuk memastikan para tenaga kerja asing di Bengkulu memiliki dokumen lengkap," kata Kepala Disnakertrans Provinsi Bengkulu, Kautsar Agus Hutari di Bengkulu, Rabu.
Menurut Kautsar ada 16 orang personel di dinas tersebut yang bertugas mengawasi tenaga kerja di 2.000 perusahaan di daerah ini.
Jumlah pengawas itu, menurut dia tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang diawasi sehingga pihaknya mengharapkan adanya penambahan aparatur bidang pengawasan.
"Kami memiliki kewenangan mengawasi tenaga kerja asing yang terdaftar, kalau yang ilegal menjadi kewenangan lembaga lain untuk menindaknya," ucapnya.
Keterbatasan personel tersebut membuat Disnakertrans mengharapkan partisipasi aktif masyarakat untuk melaporkan keberadaan tenaga kerja asing di wilayah mereka.
Sebelumnya, awal 2017, petugas Imigrasi Bengkulu mendeportasi tiga tenaga kerja asing asal Tiongkok. Ketiganya bekerja di perusahaan batu bara PT Mingan Mining yang beroperasi di Kabupaten Bengkulu Utara.
Pelaksana harian Kepala Divisi Imigrasi Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu Herianto, menyebutkan, tiga WNA asal Tiongkok tersebut atas nama Lin Youle, Weng Renhua, dan Lin Weibin.
"Mereka dideportasi karena tidak memiliki dokumen izin tinggal dan dua orang diduga menyalahgunakan izin tinggal" ujarnya.
Dua orang yang dideportasi atas nama Lin Youle dan Weng Renhua, diduga melanggar pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Sedangkan seorang lainnya Lin Weibin, masuk ke Indonesia dengan menggunakan izin tinggal kunjungan, tetapi yang bersangkutan berada di areal pertambangan PT Mingan Mining. Lin diduga melanggar pasal 122 Undang-Undang tentang Keimigrasian.***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"Pengawasan ditingkatkan untuk memastikan para tenaga kerja asing di Bengkulu memiliki dokumen lengkap," kata Kepala Disnakertrans Provinsi Bengkulu, Kautsar Agus Hutari di Bengkulu, Rabu.
Menurut Kautsar ada 16 orang personel di dinas tersebut yang bertugas mengawasi tenaga kerja di 2.000 perusahaan di daerah ini.
Jumlah pengawas itu, menurut dia tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang diawasi sehingga pihaknya mengharapkan adanya penambahan aparatur bidang pengawasan.
"Kami memiliki kewenangan mengawasi tenaga kerja asing yang terdaftar, kalau yang ilegal menjadi kewenangan lembaga lain untuk menindaknya," ucapnya.
Keterbatasan personel tersebut membuat Disnakertrans mengharapkan partisipasi aktif masyarakat untuk melaporkan keberadaan tenaga kerja asing di wilayah mereka.
Sebelumnya, awal 2017, petugas Imigrasi Bengkulu mendeportasi tiga tenaga kerja asing asal Tiongkok. Ketiganya bekerja di perusahaan batu bara PT Mingan Mining yang beroperasi di Kabupaten Bengkulu Utara.
Pelaksana harian Kepala Divisi Imigrasi Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu Herianto, menyebutkan, tiga WNA asal Tiongkok tersebut atas nama Lin Youle, Weng Renhua, dan Lin Weibin.
"Mereka dideportasi karena tidak memiliki dokumen izin tinggal dan dua orang diduga menyalahgunakan izin tinggal" ujarnya.
Dua orang yang dideportasi atas nama Lin Youle dan Weng Renhua, diduga melanggar pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Sedangkan seorang lainnya Lin Weibin, masuk ke Indonesia dengan menggunakan izin tinggal kunjungan, tetapi yang bersangkutan berada di areal pertambangan PT Mingan Mining. Lin diduga melanggar pasal 122 Undang-Undang tentang Keimigrasian.***2***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017