Rejang Lebong (Antara) - Bupati Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Ahmad Hijazi mengakui laporan keuangan pemerintahannya tahun 2016 gagal meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
"Masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan keuangan dan aset, terutama berkenaan dengan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual sehingga penerapannya ditingkat OPD belum dilaksanakan maksimal," kata Bupati Ahmad Hijazi dalam rapat paripurna jawaban ekskutif di DPRD Rejang Lebong, Rabu, yang membahas pengajuan dua Ranperda yakni tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan, dan tentang Pelaksanaan APBD 2016.
Raihan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK akan menjadi cambuk mereka guna bekerja lebih baik lagi sehingga kelak bisa meraih WTP.
Pihaknya akan melakukan berbagai upaya diantaranya membentuk tim rekonsiliasi aset di setiap OPD, kemudian melakukan pencatatan aset di masing-masing OPD secara tertib dengan aturan yang berlaku.
Selanjutnya melakukan pendampingan tim dari BPKP dan tim ahli dalam penerapan akuntansi berbasis akrual serta pemenuhan SDM yang berlatar belakang akuntansi.
Dia juga mengharapkan dukungan dari semua pihak sehingga Kabupaten Rejang Lebong bisa mendapatkan WTP, terutama dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Untuk menindaklanjuti laporan LHP BPK Perwakilan Bengkulu atas laporan keuangan 2016, kata Ahmad Hijazi, Pemkab masih dalam tahap persuasif yakni memberitahukan secara tertulis agar OPD melakukann langkah-langkah yang riil untuk menyelesaikan LHP BPK.
Sementara itu mengenai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 94,27 persen atau sebesar Rp71,29 milliar dari target Rp75,27 milliar yang sebelumnya menjadi sorotan beberapa fraksi di DPRD Rejang Lebong, kata dia, hal itu dikarenakan ada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran terutama di bidang pendapatan.
Diakuinya untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan daerah, masih dominan oleh anggaran yang bersumber dari dana perimbangan provinsi dan pusat, mengingat keterbatasan kemampuan pembiayaan di daerah yang bersumber dari PAD.***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"Masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan keuangan dan aset, terutama berkenaan dengan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual sehingga penerapannya ditingkat OPD belum dilaksanakan maksimal," kata Bupati Ahmad Hijazi dalam rapat paripurna jawaban ekskutif di DPRD Rejang Lebong, Rabu, yang membahas pengajuan dua Ranperda yakni tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan, dan tentang Pelaksanaan APBD 2016.
Raihan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK akan menjadi cambuk mereka guna bekerja lebih baik lagi sehingga kelak bisa meraih WTP.
Pihaknya akan melakukan berbagai upaya diantaranya membentuk tim rekonsiliasi aset di setiap OPD, kemudian melakukan pencatatan aset di masing-masing OPD secara tertib dengan aturan yang berlaku.
Selanjutnya melakukan pendampingan tim dari BPKP dan tim ahli dalam penerapan akuntansi berbasis akrual serta pemenuhan SDM yang berlatar belakang akuntansi.
Dia juga mengharapkan dukungan dari semua pihak sehingga Kabupaten Rejang Lebong bisa mendapatkan WTP, terutama dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Untuk menindaklanjuti laporan LHP BPK Perwakilan Bengkulu atas laporan keuangan 2016, kata Ahmad Hijazi, Pemkab masih dalam tahap persuasif yakni memberitahukan secara tertulis agar OPD melakukann langkah-langkah yang riil untuk menyelesaikan LHP BPK.
Sementara itu mengenai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 94,27 persen atau sebesar Rp71,29 milliar dari target Rp75,27 milliar yang sebelumnya menjadi sorotan beberapa fraksi di DPRD Rejang Lebong, kata dia, hal itu dikarenakan ada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran terutama di bidang pendapatan.
Diakuinya untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan daerah, masih dominan oleh anggaran yang bersumber dari dana perimbangan provinsi dan pusat, mengingat keterbatasan kemampuan pembiayaan di daerah yang bersumber dari PAD.***3***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017