Bengkulu (Antara) - Bank Indonesia menyarankan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu agar segera mengoptimalkan serapan belanja daerah pada semester kedua 2017 ini.
Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu Endang Kurnia Saputra di Bengkulu, Senin, menyebutkan, terlambatnya realisasi belanja pemerintah setempat berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Seperti kita tahu, perekonomian Bengkulu sangat bergantung pada belanja pemda, konsumsi rumah tangga dan pemerintah memiliki porsi sampai 87 persen terhadap PDRB," kata dia.
Sementara sampai triwulan II 2017 ini realisasi penyerapan fiskal seluruh pemerintah daerah di Bengkulu baru mencapai 33,9 persen, angka yang cukup rendah bahkan jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berada diatas 40 persen.
Kondisi itu akhirnya membuat perekonomian Bengkulu pada 2017 dicatat melambat. Pada triwulan I 2017 pertumbuhan berada pada 5,20 persen dan pada triwulan II tumbuh jadi lebih lambat yakni hanya sebesar 5,04 persen saja.
Provinsi Bengkulu sampai beberapa waktu ke depan diyakini masih belum mampu mengurangi tingkat ketergantungan perekonomian dari sektor konsumsi.
Hal itu disebabkan daerah yang terkenal dengan bunga Rafflesia dan wisata sejarahnya ini justru belum mampu menjadi salah satu destinasi pilihan turis.
Bengkulu masih belum siap dengan infrastruktur baik wisatanya maupun jalan dan transportasinya.
Menurut dia, masih banyak yang perlu dibenahi jika ingin menggantungkan perekonomian pada sektor wisata.
Begitu pula dengan industri baik skala besar maupun usaha mikro, kecil dan menengah, pertumbuhannya masih sedikit sekali. Untuk industri besar Bengkulu kekurangan infrastruktur penunjang seperti pasokan listrik.
"Kalau UMKM sebenarnya akan beriringan kalau wisata mulai tumbuh, tapi kita juga ikut mendorong UMKM di sini untuk lebih mandiri tidak mengharapkan pelanggan yang datang, tetapi memanfaatkan pasar elektronik atau e-Commerce," ujarnya.***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu Endang Kurnia Saputra di Bengkulu, Senin, menyebutkan, terlambatnya realisasi belanja pemerintah setempat berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Seperti kita tahu, perekonomian Bengkulu sangat bergantung pada belanja pemda, konsumsi rumah tangga dan pemerintah memiliki porsi sampai 87 persen terhadap PDRB," kata dia.
Sementara sampai triwulan II 2017 ini realisasi penyerapan fiskal seluruh pemerintah daerah di Bengkulu baru mencapai 33,9 persen, angka yang cukup rendah bahkan jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berada diatas 40 persen.
Kondisi itu akhirnya membuat perekonomian Bengkulu pada 2017 dicatat melambat. Pada triwulan I 2017 pertumbuhan berada pada 5,20 persen dan pada triwulan II tumbuh jadi lebih lambat yakni hanya sebesar 5,04 persen saja.
Provinsi Bengkulu sampai beberapa waktu ke depan diyakini masih belum mampu mengurangi tingkat ketergantungan perekonomian dari sektor konsumsi.
Hal itu disebabkan daerah yang terkenal dengan bunga Rafflesia dan wisata sejarahnya ini justru belum mampu menjadi salah satu destinasi pilihan turis.
Bengkulu masih belum siap dengan infrastruktur baik wisatanya maupun jalan dan transportasinya.
Menurut dia, masih banyak yang perlu dibenahi jika ingin menggantungkan perekonomian pada sektor wisata.
Begitu pula dengan industri baik skala besar maupun usaha mikro, kecil dan menengah, pertumbuhannya masih sedikit sekali. Untuk industri besar Bengkulu kekurangan infrastruktur penunjang seperti pasokan listrik.
"Kalau UMKM sebenarnya akan beriringan kalau wisata mulai tumbuh, tapi kita juga ikut mendorong UMKM di sini untuk lebih mandiri tidak mengharapkan pelanggan yang datang, tetapi memanfaatkan pasar elektronik atau e-Commerce," ujarnya.***3***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017