Rejang Lebong (Antara) - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menyebutkan penyerapan anggaran oleh tiga organisasi perangkat daerah setempat masih rendah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Rejang Lebong, Safuan di Rejang Lebong, Selasa, mengatakan, penyerapan anggaran oleh tiga OPD tersebut hingga memasuki semester II masih kurang dari 50 persen.
"Rendahnya realisasi penyerapan anggaran oleh tiga OPD ini diketahui berdasarkan rekapitulasi register surat penyedia dana atau SPD dan surat perintah pencairan dana atau SP2D yang ada di BPKD Kabupaten Rehjang Lebong," katanya.
Adapun tiga OPD yang realisasi penyerapan anggarannya masih rendah, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A PPKB) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapaten Rejang Lebong.
Berdasarkan SPD dan SP2D ini diketahui untuk DP3A PPKB pagu anggaran yang dialokasikan dalam APBD 2017 mencapai Rp5,330 miliar. SPD yang diterbitkan sebesar Rp3,123 miliar, namun yang sudah direalisasikan berdasarkan SP2D baru berkisar Rp957,112 miliar (17,95 persen).
Selanjutnya, Disdukcapil Rejang Lebong dari pagu anggaran yang disiapkan dalam APBD sebesar Rp1,867 miliar, dengan SPD sebesar Rp475,909 juta dan yang sudah dicairkan berdasarkan SP2D berkisar Rp332,295 juta (17,80 persen).
Kemudian untuk Dinas PUPR dari dalam APBD sebesar Rp124,601 miliar, kemudian SPD yang telah diterbitkan sebesar Rp94,017 miliar dan sudah direalisasikan berdasarkan SP2D sebesar Rp26,991 miliar atau 21,34 miliar.
Sementara itu, selain tiga OPD yang masih rendah penyerapan anggarannya kata dia, juga dibagian Setda Kabupaten Rejang Lebong tepatnya dibagian administrasi pemerintahan dari pagu anggaran sebesar Rp27,750 miliar dan SPD yang telah diterbitkan sebesar Rp13,435 miliar namun yang sudah direalisasikan berdasarkan SP2D sebesar Rp633,912 juta atau baru sebesar 2,28 persen.
Seterusnya bagian administrasi perpustakaan dan arsip daerah dari pagu Rp677,337 juta yang sudah dicairkan baru sebesar Rp118,096 juta. Kemudian bagian Kesra dari pagu Rp13,900 miliar yang sudah dicairkan baru sebesar Rp2,908 miliar.
Untuk itu berharap kalangan OPD yang ada di daerah itu agar mempercepat realisasi penyerapan anggaran APBD 2017, karena dalam waktu dekat pembahasan APBD Perubahan dan R-APBD 2018.***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Rejang Lebong, Safuan di Rejang Lebong, Selasa, mengatakan, penyerapan anggaran oleh tiga OPD tersebut hingga memasuki semester II masih kurang dari 50 persen.
"Rendahnya realisasi penyerapan anggaran oleh tiga OPD ini diketahui berdasarkan rekapitulasi register surat penyedia dana atau SPD dan surat perintah pencairan dana atau SP2D yang ada di BPKD Kabupaten Rehjang Lebong," katanya.
Adapun tiga OPD yang realisasi penyerapan anggarannya masih rendah, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A PPKB) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapaten Rejang Lebong.
Berdasarkan SPD dan SP2D ini diketahui untuk DP3A PPKB pagu anggaran yang dialokasikan dalam APBD 2017 mencapai Rp5,330 miliar. SPD yang diterbitkan sebesar Rp3,123 miliar, namun yang sudah direalisasikan berdasarkan SP2D baru berkisar Rp957,112 miliar (17,95 persen).
Selanjutnya, Disdukcapil Rejang Lebong dari pagu anggaran yang disiapkan dalam APBD sebesar Rp1,867 miliar, dengan SPD sebesar Rp475,909 juta dan yang sudah dicairkan berdasarkan SP2D berkisar Rp332,295 juta (17,80 persen).
Kemudian untuk Dinas PUPR dari dalam APBD sebesar Rp124,601 miliar, kemudian SPD yang telah diterbitkan sebesar Rp94,017 miliar dan sudah direalisasikan berdasarkan SP2D sebesar Rp26,991 miliar atau 21,34 miliar.
Sementara itu, selain tiga OPD yang masih rendah penyerapan anggarannya kata dia, juga dibagian Setda Kabupaten Rejang Lebong tepatnya dibagian administrasi pemerintahan dari pagu anggaran sebesar Rp27,750 miliar dan SPD yang telah diterbitkan sebesar Rp13,435 miliar namun yang sudah direalisasikan berdasarkan SP2D sebesar Rp633,912 juta atau baru sebesar 2,28 persen.
Seterusnya bagian administrasi perpustakaan dan arsip daerah dari pagu Rp677,337 juta yang sudah dicairkan baru sebesar Rp118,096 juta. Kemudian bagian Kesra dari pagu Rp13,900 miliar yang sudah dicairkan baru sebesar Rp2,908 miliar.
Untuk itu berharap kalangan OPD yang ada di daerah itu agar mempercepat realisasi penyerapan anggaran APBD 2017, karena dalam waktu dekat pembahasan APBD Perubahan dan R-APBD 2018.***3***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017