Bengkulu (Antara) - Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta Satuan Kerja Jalan Wilayah II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempercepat proyek pembangunan jalan lintas barat Sumatera di Kabupaten Kaur-Bengkulu Selatan.
"Ada persoalan pelepasan lahan masyarakat yang terkena proyek pelebaran jalan, ini harus diselesaikan," kata Rohidin saat mengunjungi warga Kecamatan Tanjung Kemuning, Kaur, Minggu.
Di lokasi itu Rohidin bertemu sejumlah warga pemilik lahan yang terkena dampak pelebaran jalan sepanjang 50 kilometer di wilayah perbatasan Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kaur.
Ia mengimbau warga untuk lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
"Jangan hanya menilai keuntungan dari segi keuangan, tapi nilai keuntungan dari asas manfaat suatu pembangunan," ucapnya.
Menurutnya, jika ada hambatan dalam proses ganti untung, harus segera diselesaikan agar proyek berjalan sesuai rencana.
Tim dari Satker Jalan Wilayah II menurut dia siap memvalidasi ulang nilai kesepakatan ganti untung.
Kepala Satuan Kerja Jalan Wilayah II Kementerian PUPR, Anastasya menyatakan siap menyelesaikan ganti untung lahan warga yang terkena proyek pelebaran jalan tersebut.
Menurut dia, lahan milik sebanyak 125 kepala keluarga (KK) di 18 desa jadi sasaran pelebaran jalan di wilayah itu.
Proyek pelebaran jalan tersebut dikerjakan dengan sistem tahun jamak dari APBN sejak 2013 sepanjang 50 kilometer dari Simpang Rukis (Bengkulu Selatan) hingga Tanjung Kemuning (Kaur) dan masa pembangunan ditargetkan berakhir pada 31 Desember 2017.***1***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"Ada persoalan pelepasan lahan masyarakat yang terkena proyek pelebaran jalan, ini harus diselesaikan," kata Rohidin saat mengunjungi warga Kecamatan Tanjung Kemuning, Kaur, Minggu.
Di lokasi itu Rohidin bertemu sejumlah warga pemilik lahan yang terkena dampak pelebaran jalan sepanjang 50 kilometer di wilayah perbatasan Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kaur.
Ia mengimbau warga untuk lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
"Jangan hanya menilai keuntungan dari segi keuangan, tapi nilai keuntungan dari asas manfaat suatu pembangunan," ucapnya.
Menurutnya, jika ada hambatan dalam proses ganti untung, harus segera diselesaikan agar proyek berjalan sesuai rencana.
Tim dari Satker Jalan Wilayah II menurut dia siap memvalidasi ulang nilai kesepakatan ganti untung.
Kepala Satuan Kerja Jalan Wilayah II Kementerian PUPR, Anastasya menyatakan siap menyelesaikan ganti untung lahan warga yang terkena proyek pelebaran jalan tersebut.
Menurut dia, lahan milik sebanyak 125 kepala keluarga (KK) di 18 desa jadi sasaran pelebaran jalan di wilayah itu.
Proyek pelebaran jalan tersebut dikerjakan dengan sistem tahun jamak dari APBN sejak 2013 sepanjang 50 kilometer dari Simpang Rukis (Bengkulu Selatan) hingga Tanjung Kemuning (Kaur) dan masa pembangunan ditargetkan berakhir pada 31 Desember 2017.***1***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017