Mukomuko (Antaranews Bengkulu) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, optimistis sebanyak 148 desa yang mendapat bantuan dana desa dari Pemerintah Pusat mampu melaksanakan pembangunan fisik yang bersumber dari dana tersebut.
"Desa tidak perlu khawatir karena ada konsultan yang bisa membuat perencanaan pembangunan fisik. Selain itu ada tenaga teknis pendamping desa," kata Kabid Pemberintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko Eka Purwanto di Mukomuko.
Pemerintah daerah setempat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum lama ini mengumpulkan seluruh kepala desa dan camat setempat guna membahas solusi untuk mengatasi masalah keterlambatan dalam pencairan dana desa dan alokasi dana desa (DD-ADD) tahun ini.
Ia menyatakan, salah satu faktor yang menjadi penyebab desa terlambat mengajukan pencairan dana desa adalah belum selesainya pembuatan perencanaan pembangunan fisik bangunan yang bersumber dari dana tersebut.
"Sebagian besar desa kurang begitu memahami tentang teknis sebuah fisik bangunan dan penyusuan rencana anggaran biaya," ujarnya.
Untuk itu, menurutnya, desa bisa menggunakan jasa konsultan. Selain itu ada pendamping desa yang mengerti tentang teknis fisik bangunan yang dibangun di desa.
"Dalam alokasi dana desa untuk pembangunan fisik ada sekian persen untuk jasa konsultan. Mereka bisa menggunakan dana itu," ujarnya.
Selanjutnya, katanya, konsultan tersebut yang akan membuat perencanaan pembangunan fisik, baik jalan, bangunan maupun tempat mandi, cuci dan kakus (MCK).
Sebanyak 148 desa di Kabupaten Mukomuko tahun ini mendapatkan dana desa sebesar Rp106 miliar, turun dibandingkan tahun sebelumnya Rp115 miliar, begitu juga alokasi dana desa turun dari sebesar Rp54 miliar menjadi Rp51 miliar.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
"Desa tidak perlu khawatir karena ada konsultan yang bisa membuat perencanaan pembangunan fisik. Selain itu ada tenaga teknis pendamping desa," kata Kabid Pemberintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko Eka Purwanto di Mukomuko.
Pemerintah daerah setempat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum lama ini mengumpulkan seluruh kepala desa dan camat setempat guna membahas solusi untuk mengatasi masalah keterlambatan dalam pencairan dana desa dan alokasi dana desa (DD-ADD) tahun ini.
Ia menyatakan, salah satu faktor yang menjadi penyebab desa terlambat mengajukan pencairan dana desa adalah belum selesainya pembuatan perencanaan pembangunan fisik bangunan yang bersumber dari dana tersebut.
"Sebagian besar desa kurang begitu memahami tentang teknis sebuah fisik bangunan dan penyusuan rencana anggaran biaya," ujarnya.
Untuk itu, menurutnya, desa bisa menggunakan jasa konsultan. Selain itu ada pendamping desa yang mengerti tentang teknis fisik bangunan yang dibangun di desa.
"Dalam alokasi dana desa untuk pembangunan fisik ada sekian persen untuk jasa konsultan. Mereka bisa menggunakan dana itu," ujarnya.
Selanjutnya, katanya, konsultan tersebut yang akan membuat perencanaan pembangunan fisik, baik jalan, bangunan maupun tempat mandi, cuci dan kakus (MCK).
Sebanyak 148 desa di Kabupaten Mukomuko tahun ini mendapatkan dana desa sebesar Rp106 miliar, turun dibandingkan tahun sebelumnya Rp115 miliar, begitu juga alokasi dana desa turun dari sebesar Rp54 miliar menjadi Rp51 miliar.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018