Kabupaten Mukomuko terima dana desa tahun 2023 Rp117 miliar

Mukomuko (ANTARA) - Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, memperoleh Dana Desa Rp117 miliar untuk tahun 2023 dari pemerintah pusat melalui APBN, itu naik Rp3 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp114 miliar.

"Saat ini kami masih menunggu petunjuk teknis penggunaan Dana Desa tahun 2023 untuk sebanyak 148 desa di daerah ini," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko Haryanto di Mukomuko, Selasa.

Ia menjelaskan, bantuan Dana Desa
sebesar Rp117 miliar untuk sebanyak 148 desa di daerah ini meningkat karena salah satunya penilaian alokasi kinerja desa di daerah ini cukup baik.

Ia mengatakan, penambahan Dana Desa tahun 2023 itu sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap kinerja desa seperti tata kelola dan penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, sejumlah inovasi yang dibuat oleh setiap desa dari sebanyak 148 desa di daerah ini tidak menyalahi aturan

Kemudian pengajuan penyaluran Dana Desa dari setiap desa di daerah ini selama ini dianggap tepat waktu atau sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

"Semua desa di Kabupaten Mukomuko tahun ini termasuk cepat dalam mengajukan penyaluran Dana Desa, sehingga menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk menambah jumlah Dana Desa tahun 2023," ujarnya pula.

Sementara itu, ia menyebutkan, saat ini baru 14 dari 148 desa sudah mengajukan penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahap III sebesar 20 persen.

“Baru 19 desa yang mengajukan DD dan ADD tahap III sejak dua bulan terakhir ini," ujarnya.

Ia mengatakan dari sebanyak 19 desa yang sudah mengajukan penyaluran DD, berkas pengajuan semua milik desa ini telah sampai ke Badan Keuangan Daerah (BKD).

Sebanyak 19 desa di daerah ini cepat mengajukan penyaluran DD dan ADD tahap III karena dari awal desa ini yang cepat mengajukan penyaluran DD dan ADD tahap I hingga II.

Hingga kini, masih ada sebanyak 127 desa di daerah ini yang belum mengajukan penyaluran DD dan ADD tahap IIl karena ada di antaranya masih dalam proses pembuatan laporan kegiatan DD dan ADD tahap I dan II.

Selain itu, sebanyak 127 desa ini yang belum dan masih proses APBDes perubahan untuk pengalihan BLT DD karena desa ada pengalihan BLT DD untuk lampu jalan, infrastruktur, dan untuk ketahanan pangan.