Mukomuko (Antaranews Bengkulu) - Pegawai daerah dengan perjanjian kontrak atau pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, tahun ini kembali tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR) dari pemerintah setempat.
"Selama dua tahun berturut-turut honorer tidak dapat THR. Pemerintah tidak memiliki anggaran untuk itu," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko, Syafkani di Mukomuko, Kamis.
Ia menjelaskan hal itu saat mendatangi Badan Keuangan Daerah (BKD) setempat guna mempertanyakan pernyataan kontroversial dari BKD terkait adanya THR untuk pegawai honorer pemerintah setempat.
Sebelumnya Syafkani pernah menyampaikan melalui media cetak lokal bahwa pemerintah daerah setempat tidak memiliki anggaran untuk memberikan THR kepada pegawai honorer.
Tetapi BKD setempat justru menyampaikan keterangan sebaliknya melalui media cetak lokal bahwa pemerintah memberikan THR kepada pegawai honorer di daerah itu.
Untuk itu, ia mempertanyakan sumber anggaran untuk THR pegawai honorer di daerah itu kepada BKD setempat.
Keterangan kontroversial melalui media cetak lokal setempat terkait THR untuk pegawai honorer tersebut membuat heboh para pegawai honorer di lingkungan pemerintah setempat.
Para honorer ini menuntut membayaran THR kepada pemerintah daerah setempat.
"Kita ingin mereka tahu bahwa tidak ada anggaran THR untuk honorer," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
"Selama dua tahun berturut-turut honorer tidak dapat THR. Pemerintah tidak memiliki anggaran untuk itu," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko, Syafkani di Mukomuko, Kamis.
Ia menjelaskan hal itu saat mendatangi Badan Keuangan Daerah (BKD) setempat guna mempertanyakan pernyataan kontroversial dari BKD terkait adanya THR untuk pegawai honorer pemerintah setempat.
Sebelumnya Syafkani pernah menyampaikan melalui media cetak lokal bahwa pemerintah daerah setempat tidak memiliki anggaran untuk memberikan THR kepada pegawai honorer.
Tetapi BKD setempat justru menyampaikan keterangan sebaliknya melalui media cetak lokal bahwa pemerintah memberikan THR kepada pegawai honorer di daerah itu.
Untuk itu, ia mempertanyakan sumber anggaran untuk THR pegawai honorer di daerah itu kepada BKD setempat.
Keterangan kontroversial melalui media cetak lokal setempat terkait THR untuk pegawai honorer tersebut membuat heboh para pegawai honorer di lingkungan pemerintah setempat.
Para honorer ini menuntut membayaran THR kepada pemerintah daerah setempat.
"Kita ingin mereka tahu bahwa tidak ada anggaran THR untuk honorer," ujarnya.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018